Banyuwangi, blok-a.com – Komisi 1 DPRD Banyuwangi gelar hearing dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Perhutani KPH Banyuwangi Barat terkait persoalan pengelolaan Gunung Ranti, Senin (1/8/2022).
Hearing dipimpin ketua Komisi 11, Irianto mempertanyakan sistem pengelolaan Gunung Ranti yang berada di bawah pengawasan KPH Banyuwangi Barat.
“Dulunya pengelolaan Gunung Ranti ini dikelola oleh perorangan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atas nama Heri,” kata Irianto.
PKS pengelolaan Gunung Ranti yang memiliki luas 170 hektar akan berakhir pada 14 Juli 2023 mendatang. Namun dalam pertengahan jalan, pengelola sudah tidak sanggup melanjutkan kerjasama dengan Perhutani.
“PKS yang sudah ditandatangani itu meminta pengelolaan Gunung Ranti di take over oleh APINDO,” ungkapnya.
Irianto menjelaskan, pihak Perhutani tidak mau memutus PKS dengan pengelola hingga masa waktu kontrak berakhir.
Ia melanjutkan, namun dalam hearing tersebut, setelah melakukan perdebatan dan diskusi, menemukan titik temu, pihak Perhutani memperbolehkan APINDO mengambil alih pengelolaan Gunung Ranti.
“Sudah tidak ada persoalan, APINDO bisa beraktivitas di Gunung Ranti melanjutkan penanaman alpukat. Semuanya sama-sama baik,” kata politisi dari PDI Penjuangan ini.
Pengelolaan Gunung Ranti tidak hanya dilakukan oleh APINDO juga melibatkan masyarakat yang ada disekitarnya.
“Saat ini, banyak masyarakat sekitar yang terlibat penanaman di sana, sedangkan yang mengelola dari APINDO,” ucapnya.
Persoalan pengelolaan ini kata Irianto hanya miskomunikasi saja antara mitra sebelumnya, APINDO dan KPU Banyuwangi Barat.
“Untuk mengelola Gunung Ranti itu Perhutani butuh mitra, dan tidak keberatan sama sekali, dan Perhutani juga butuh mitra kerjasama. Masalah pengelolaan itu hanya miskomunikasi saja,” terang Irianto.(Gim)










Balas