KABUPATEN MALANG – Terjadi perdebatan panas antara pendukung paslon SanDi (H.M Sanusi – Didik Gatot Subroto) dan LaDub (Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono) di kecamatan Pagak, Kamis (5/11).
Hal itu terjadi lantaran mobil dengan branding LaDub akan memasuki area kampanye paslon SanDi di Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kamis (5/11) sore.
Seperti diberitakan sebelumnya, tim SanDi telah melaporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pagak. Alasannya, LaDub dinilai melanggar zona kampanye yang telah ditentukan sebelumnya oleh KPUD Kabupaten Malang dan LO (Liason Officer) setiap paslon sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva mengaku sudah mengetahui informasi tersebut.
“Iya saya sudah dengar informasi tersebut dari Panwascam sore tadi,” kata George saat dihubungi Blok-A.
George pun mengatakan bahwa belum ada keputusan pasti atas kejadian tersebut.
“Karena kejadian itu kami belum mengetahui apakah yang menyetir orang dari tim LaDub atau bukan. Dan yang kami tahu bahwa mobil itu sekadar lewat menggunakan mobil dengan branding LaDub,,” imbuh George.
George pun telah menginstruksikan Panwascam Pagak untuk menulusuri siapa orang di balik mobil dengan branding LaDub di tengah kampanye SanDi itu.
“Sudah saya beri arahan untuk menulusuri siapa orangnya. Apakah dari LaDub atau tidak. Kan tadi sehabis lewat di kampanye SanDi tidak sampai masuk, tapi langsung dihadang dan pulang lagi,” tutur George.
Saat ditanya, apakah akan ada sanksi jika ada tim paslon LaDub melanggar zona kampanye, George enggan menjawab.
“Jangan seandai-andainya kan belum terjadi (kan belum diketahui siapa yang menyetir apakah dari tim LaDub atau tidak),” tutur ia.
Wartawan Blok-A pun mencoba mengonfirmasi terkait hal itu ke Bagian Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika.
Dijelaskan Dika, bahwa tidak ada Peraturan KPU yang mengatur sanksi terkait penumpukan kampanye paslon di satu zona.
“Iya kan memang ada zona sudah dibagi. Tapi berdasarkan PKPU tidak ada sanksi atau larangan jika terjadi penumpukan. Tapi seharusnya memang setiap paslon berbeda tempat kampanye sesuai kesepakatan awal,” tutupnya.