Blitar, blok-a.com – Puluhan kepala desa dari tujuh kecamatan di Blitar Selatan mengikuti kegiatan edukasi tentang pelayanan pengaduan calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan klaim jaminan sosial.
Kegiatan yang berlangsung, Sabtu (20/9/2025) ini, diinisiasi oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, Nurhadi, yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI dari Komisi IX.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran desa dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang bekerja di luar negeri.
Melalui forum ini, para kepala desa memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan perwakilan dari Kementerian Perlindungan Imigran Indonesia (yang sebelumnya dikenal sebagai BP2MI) serta BPJS Ketenagakerjaan.
Nurhadi menegaskan, kepala desa berperan sebagai garda terdepan dalam mendampingi calon pekerja migran.
“Sebagian besar calon PMI yang berangkat berasal dari Blitar wilayah Selatan. Oleh karena itu, kami menghadirkan kepala desa dari tujuh kecamatan agar mereka bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh warganya,” kata Nurhadi.
Ia juga mencatat bahwa perubahan status BP2MI menjadi kementerian merupakan langkah nyata dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran. Namun, Nurhadi mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat berlangsung secara instan.
“Kita memerlukan waktu dan proses untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Sebagai anggota Komisi IX, tugas saya adalah memastikan anggaran benar-benar terserap dengan baik dan kebijakan ini memberikan perlindungan yang nyata bagi PMI, termasuk dalam hal keamanan pemberangkatan,” tandasnya.
Nurhadi menambahkan, dalam kesempatan tersebut, para kepala desa berbagi pengalaman mengenai berbagai persoalan sosial yang muncul akibat warganya bekerja di luar negeri. Perwakilan kementerian pun memberikan contoh program-program dari daerah lain yang berhasil mencegah masalah serupa.
“Interaksi yang terjadi sangat positif. Para kepala desa dapat belajar dari praktik baik di kabupaten lain, seperti bagaimana desa-desa berperan aktif dalam mencegah permasalahan sosial yang timbul akibat keberangkatan PMI,” tambah Nurhadi.
Nurhadi berharap, dengan diadakannya edukasi ini, pemerintah desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut berperan aktif dalam sistem perlindungan pekerja migran, mulai dari proses keberangkatan hingga klaim jaminan sosial.
“Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja migran asal Blitar Selatan,” pungkasnya. (jar)