Kota Malang, blok-a.com – Aspirasi masyarakat Kota Malang terkait Jembatan kembar Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) akhirnya didengar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Seperti diektahui, aspirasi tersebut menginginkan akan adanya pagar di jembatan itu. Pagar itu dipasang untuk antisipasi adanya percobaan bunuh diri di jembatan kembar Suhat, Kota Malang.
Pemasangan pagar itu dilakukan di sisi luar jembatan sebelah barat.
“Pemasangan pagar pembatas ini adalah hasil pelaporan kami, setelah menyerap aspirasi dari masyarakat Kota Malang,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Dandung Djulharjanto saat diwawancara Blok-a.com pada Rabu (6/12/2023).
Dengan dipasangnya pelindung tersebut, para pejalan kaki yang setiap hari melewati jembatan tersebut tidak usah takut jatuh lagi, dan yang terpenting pagar pembatas ini juga dapat mencegah potensi bunuh diri untuk mereka yang putus harapan.
Terakhir, seorang remaja nekat mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari atas jembatan sebelah barat pada 26 Mei 2023 lalu. Kasus itu bukanlah kasus Tunggal percobaan bunuh diri di tempat itu, tapi sudah ke-sekian kalinya.
Bahkan korban juga sudah dua kali mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan itu.
Beberapa percobaan lain, baik setelah maupun sebelum kasus itu terjadi juga telah banyak terjadi, termasuk percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita keesokan harinya.
Di luar kasus-kasus tersebut, tidak hanya dipasangi oleh pagar pembatas, terlihat juga proses pengecatan penampang besi jembatan sebelah timur.
Dandung mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memegang penuh kendali atas pengerjaan tersebut karena Jalan Soekarno-Hatta adalah milik Pemprov Jatim.
Status Jalan Soekarno-Hatta sebagai jalan provinsi secara otomatis memberikan kewenangan Pemprov Jawa Timur untuk pemeliharaan berbagai sarana-prasarana yang ada di sana.
Karenanya, tidak hanya Jembatan Soehat, tapi dikabarkan dalam waktu dekat ini akan ada proyek pengerjaan drainase di wilayah tersebut oleh Pemprov Jawa Timur.
Peran Pemerintah Kota Malang termasuk DPUPRPKP adalah sebagai penampung suara dan aspirasi masyarakat terkait wilayah tersebut dan menyampaikannya ke Pemprov Jawa Timur.
“Kita serap aspirasi masyarakat Kota Malang tentang keadaan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, lalu kita usulkan ke Pemprov untuk tindak lanjut,” terang Dandung. (mg1/bob)