HMI Tolak RKUHP yang Menjerat Kebebasan Berekspresi

Sumenep, blok-a.com – Aktivis Himpunam Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Kamis (7/7/2022).

Korlap aksi, Hasyim Khafani meminta agar DPRD Kabupaten Sumenep menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, ia menilai draft RKUHP berpotensi menjerat kebebasan berekspresi. Berpotensi merusak tatanan demokrasi.

“Jadi dengan Penyusunan RKUHP seharusnya tidak menerapkan dekolonisasi secara terbatas. Sesuai dengan tujuan awal RKUHP mengubah warisan kolonialisme belanda Seiring misi demokratisasi hukum,” paparnya.

Tak hanya itu, para aktivis ini membawa empat tuntutan. Yaitu, Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang draft RKUHP terbaru. Selain itu, mendesak Pemerintah dan DPR RI terbuka dalam pembahasan pasal revisi RKUHP dan melibatkan partisipasi rakyat.

Aktivis HMI ketika menggelar aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Termasuk juga menghapus pasal-pasal yang “membunuh” kebebasan demokrasi untuk melindungi kekuasaan. Terakhir, melakukan pengawalan hingga tuntas terhadap kompleksitas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

Demo mahasiswa itu pun ditemui langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir. Dia mengatakan pihaknya secepatnya akan bersuratan terkait aspirasi mahasiswa yang menolak RKUHP.

“Dalam minggu ini akan segera bersuratan ataupun nanti kalo ada waktu saya secara langsung menyampaikan aspirasi mahasiswa,” paparnya. (Aldo)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com