KABUPATEN MALANG – Temuan adanya money politics semakin marak terjadi menjelang hari pemungutan suara Pilbup Malang 2020.
Dengan banyaknya amplop berisi uang untuk memilih salah satu paslon tersebut, membuat Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur, Sri Untari merasa keheranan.
Untari mengaku kaget ketika mendapat laporan banyaknya amplop bertebaran ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Satgas anti money politics dari tim hukum paslon yang diusung PDIP, yakni SanDi (H.M Sanusi – Didik Gatot Subroto).
“Saya kaget bertebaran amplop dimana-mana. Ini menjelang hari pemungutan suara Pilbup Malang 2020 malah makin banyak,” kata Untari saat ditemui awak media di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Selasa (8/12).
Untari pun berpendapat, pelaku money politics ini lebih banyak daripada petugas Pengawas Kecamatan (Panwascam). Untuk itu, ia meminta kader PDIP untuk turun ke jalan dan membantu tugas Panwascam terkait bertebarannya amplop-amplop berisi uang itu.
“Kami instruksikan untuk menangkap pelaku-pelaku itu. Teman-teman sudah bekerjasama dengan Panwascam. Karena saya kira pelaku (money politics) lebih banyak dari Panwascam,” kata Untari.
Untari pun menjamin, kader PDIP, relawan, sampai tim pemenangan SanDi tidak akan melakukan money politics. Bagi-bagi uang untuk memaksa warga memilih salah satu paslon SanDi adalah jauh dari sifat PDIP. Itu klaim wanita mungil berkacamata itu.
“Kami tidak melakukan hal itu (money politics). Kami akan kehilangan jati diri bangsa. Dimana suara bisa dibeli. Kami tidak mau. SanDi tidak seperti itu,” tutupnya.