GPI Tuntut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Mundur

Massa GPI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pe didikan Kabupaten Blitar, Kamis (22/06/2023). (Fajar/blok-a.com)
Massa GPI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pe didikan Kabupaten Blitar, Kamis (22/06/2023). (Fajar/blok-a.com)

Blitar, blok-a.comPuluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Kamis (22/06/2023).

Mereka menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Adi Andhaka mundur dari jabatannya, jika tidak mampu wujudkan sekolah gratis.

Kemudian bebaskan biaya pendidikan mulai Paud hingga pendidikan menengah atas, dan hapus pelaksanaan Purnawiyata di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA.

Koordinator aksi Jaka Prasetya mengeluhkan banyak wali murid yang mengalami kesulitan karena besarnya biaya atau pungutan masuk sekolah baru.

“Diduga banyak pungutan, baik uang seragam, maupun tarikan sukarela. Dan semua itu sangat memberatkan siswa,” kata Jaka Prasetya.

Dia menambahkan, padahal pada saat pilkada 2019 kemarin, Bupati/Wakil Bupati terpilih memiliki visi misi untuk menggratiskan biaya pendidikan mulai dari TK sampai Kuliah. Tapi kenyataannya di akhir periode ini pun tidak terbukti.

“Apa lagi saat ini, Kepala Dinas Pendidikan dijabat oleh orang yang tidak memiliki keilmuan atau latar belakang pendidikan. Sehingga ini tidak tepat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Jaka menyampaikan, yang namanya birokrasi itu estafet atau sambung menyambung. Kalau tidak terjadi estafet akan terjadi kemunduran atau stagnan.

“Jadi seharusnya tongkat komando Dinas Pendidikan itu juga harus diambilkan dari dunia pendidikan, supaya nyambung. Kalau tidak nyambung yang terjadi adalah stagnan dalam birokrasi ataupun kemunduran,” jelasnya.

Menurut Jaka Prasetya terkait penempatan Kepala Dinas yang tidak sesuai ini tidak ada campur tangan dari Bupati Blitar. Tetapi murni kesalahan dari Baperjakat yang memiliki tugas dan kewenangan di dalam mengagendakan mutasi dan penempatan-penempatan ASN di lingkungan Pemkab Blitar.

Jaka Prasetya menilai, bahwa program beasiswa yang diberikan Pemkab Blitar kepada siswa yang berprestasi dan siswa tidak mampu, itu reguler atau program biasa.

“Saya menilai program biasiswa yang diberikan Pemkab Blitar kemarin itu reguler. Artinya itu bisa diterapkan tanpa harus menyinggung adanya visi misi. Itu adalah program reguler, biasa. Tidak ada istimewanya,” ujarnya.

Jaka menambahkan, hampir semua sekolah akan memberikan biaya sekolah gratis kepada siswa yang berprestasi, yang tidak mampu. Itu hal yang biasa.

“Kami ingin ada keistimewaan dari program pendidikan gratiskan semua. Karena dunia pendidikan memiliki anggaran yang lebih besar dari PAD,” imbuhnya.

Jaka menegaskan, jika tuntutan GPI tidak ditanggapi oleh Dinas Pendidikan, mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di sekolah-sekolah yang tetap melakukan pungutan terhadap uang seragam, bantuan sukarela dan lainnya.

“Jika tuntutan kami tidak ditanggapi, kami akan unjuk rasa di sebuah SMP yang tetap melakukan pungutan terhadap uang seragam, bantuan sukarela dan lainnya,” tegasnya.

Menurut Jaka, terkait Purnawiyata di TK, SD, SMP, dan SMA itu hanya buang-buang anggara. Karena tidak ada nilai edukasinya bagi anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA.

“Itu hanya buang-buang anggaran saja. Semacam ritual wisuda. Sebenarnya kan digunakan untuk mahasiswa, karena dia menempuh keilmuannya melalaui beberapa tahapan. Jadi tidak sama dengan keilmuannya anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA,” pungkasnya.

Untuk diketahui hingga aksi demo usai, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tidak ada yang keluar untuk menemui massa GPI.

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar hanya menawarkan beberapa perwakilan dari GPI, namun ditolak. Karena GPI hanya menginginkan semuanya harus diikut sertakan. (jar/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?