Banyuwangi, blok-a.com – Rapat paripurna DPRD Banyuwangi atas Tanggapan bupati Banyuwangi atas diajukannya dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan, Jum’at (5/8/2022)
Dua raperda tersebut tentang penanggulangan penyakit menular serta raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
Paripurna dipimpin wakil ketua DPRD, Ruliyono, dihadiri wakil bupati, HM Sugirah mewakili Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani Azwar Anas, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), H. Mujiono, anggota DPRD, dan jajaran SKPD Banyuwangi.

Wabup Sugirah mengusulkan terkait diajukannya dua Raperda tersebut perlu ditambahkan dasar hukum, seperti Permenkes Nomor 50 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilans kesehatan (berita Negara RI tahun 2014 Nomor 113), Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19
“Mengacu Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 9 terkait definisi penyakit menular, hal itu tidak relevan dengan judul dan substansi/materi Raperda, sehingga tidak perlu dicantumkan,” ujar H. Sugirah dalam sambutannya.
Dalam pasal 2 lanjut Sugirah, asas yang menjadi dasar dalam penanggulangan penyakit menular, perlu diberikan penjelasan agar dapat dipahami makna dari asas tersebut.
“Eksekusi mengusulkan, dalan pasal 10 hendaknya disesuaikan dengan pasal 5 Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan penyakit menular,” usul Sugirah.
Begitu juga dengan Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, eksekutif selain mengusulkan adanya penambahan dasar hukum pada bagian pengingat Raperda tersebut, dan bagaimana konsistensi materi muatan Raperda tersebut.
Guna kepastian hukum sambung Wabup Banyuwangi konsistensi materi muatan Raperda, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberdayaan nelayan, selain nelayan kecil hendaknya disesuaikan dengan batasan kewenangan pemerintah kabupaten.
“Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sedangkan hal-hal lain yang perlu disesuaikan secara teknis redaksional akan kami sampaikan pada saat pembahasan dengan Pansus DPRD,” ucapnya.
Terkait usulan dari eksekusi tersebut, pimpinan Paripurna, Ruliyono pihaknya akan menindaklanjutinya pada pembahasan tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banyuwangi terhadap pendapat bupati atas diajukannya dua Raperda inisiatif DPRD Banyuwangi ini.
Sebelumnya, pada Kamis (4/8/2022)
DPRD Banyuwangi Sampaikan Nota Pengantar Dua Raperda Inisiatif Dewan, pada Paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.
Dua Raperda inisiatif dewan tersebut, pertama adalah Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular, dan Kedua Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi, H. Sugirah, Sekretaris Daerah (Sekda) Mujiono, anggota DPRD Banyuwangi, serta jajaran SKPD.
“Dua Raperda inisiatif Dewan ini sudah sesuai BANMUS, yaitu nota penjelasan dari Bapemperda, dan sudah sesuai rangkaian tahapan pembentukan Peraturan Daerah inisiatif Dewan,” kata Made sapaan akrab ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara.
Politisi asal PDI Penjuangan ini menjelaskan, Raperda penanggulangan penyakit menular, DPRD Banyuwangi ingin mengantisipasi penyakit menular tersebut bisa teratasi dan sistematis.
“Masalah penyakit menular kalau sampai tidak diatur dalam Perda, akan bisa menjadi persoalan,” kata Made.
Begitu juga dengan Raperda pemberdayaan masyarakat nelayan, DPRD Banyuwangi ingin memperhatikan nasib para nelayan maka di bentuklah Perda ini.
“Dampak Pandemi Covid-19 sangat luar biasa, makanya kita harus memproteksi, agar para nelayan bisa lebih berdaya,” ucapnya.
Sementara, lanjutnya, rapat paripurna akan dilanjutkan kembali pada Jumat (5/8/2022) dengan agenda jawaban Bupati Banyuwangi.
“Jadi pada Jum’at (5/8/2022) kita menunggu tanggapan dari Bupati terhadap nota pengantar dua raperda inisiatif tersebut,” tandas Made.(Gim)










Balas