KOTA BATU – Selama dua hari berturut-turut yakni sejak Rabu (6/1) dan Kamis (7/1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) gratifikasi pada tahun 2011-2017.
Sebelumnya total ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan penggeledahan. Namun dari data KPK ada enam OPD yang digeledah yakni pada Rabu (6/1) di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Pariwisata. Sedangkan Kamis (7/1/2021), giliran Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja (DPMPTSPTK).
“Kemarin tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di beberapa lokasi berbeda di gedung Balkot Batu,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri, Jumat (8/1).
Hasil penggeledahan di hari kedua tim KPK berhasil mengamankan beragam dokumen di masing-masing OPD. Mulai dokumen perizinan usaha hingga catatan transaksi keuangan.
“Dari tiga lokasi tersebut berhasil diamankan berbagai dokumen. Di antaranya dokumen perizinan usaha serta catatan transaksi keuangan yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali.
“Penyidik juga akan melakukan penyitaan setelah melakukan analisis terhadap dokumen hasil geledah dimaksud,” imbuhnya.
Sebelumnya KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi pada Selasa (5/1) di Mapolres Batu. Kedua saksi yakni Moh Zaini, pemilik PT Gunadharma Anugerah, serta Kristiawan selaku asisten rumah tangga mantan Wali Kota Eddy Rumpoko.
Hingga Jumat (8/1), tim penyidik KPK masih berlanjut melakukan pemeriksaan ke sejumlah kantor yang ada di Balkot Batu. Salah satu yang digeledah KPK kali ini adalah ruangan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang berada di lantai 5 gedung B.