Kabupaten Malang, blok-a.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Malang tengah mematangkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah. Regulasi ini disiapkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas, sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian persoalan antara guru dan wali murid.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Perlindungan Guru, Zia Ulhaq, mengatakan penyusunan regulasi tersebut masih berlangsung. Pihaknya menargetkan pembahasan dapat rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.
“Mungkin butuh waktu 1-2 bulan lagi Perda tersebut baru bisa disahkan. Saat ini sedang kami susun dan matangkan,” ucap Zia, Rabu (19/11/2026).
Zia menambahkan, penyusunan perda ini dilatarbelakangi kebutuhan memberikan ruang perlindungan bagi guru saat menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan di sekolah. Terlebih, dalam beberapa kasus, tindakan pembinaan terhadap siswa berujung pada pelaporan kepada aparat penegak hukum (APH).
Untuk memperkuat materi regulasi, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang telah melakukan studi banding ke Kabupaten Tangerang. Daerah tersebut telah memiliki Perda Perlindungan Guru yang diberlakukan.
“Namun untuk Kabupaten Tangerang hanya Perda Perlindungan Guru saja. Sedangkan di Kabupaten Malang kami tambah dengan Tata Kelola Sekolah,” tambah Zia.
Perda yang tengah dirancang tersebut nantinya mencakup seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Malang, baik guru di sekolah negeri maupun swasta, termasuk yang mengajar di lingkungan pondok pesantren.
Sebelum ditetapkan oleh Bupati Malang, rancangan perda akan terlebih dahulu diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani proses pengujian dan penelaahan.
Dalam rancangan regulasi itu, DPRD juga merencanakan pembentukan satuan tugas (satgas) yang berfungsi menerima pengaduan dari wali murid terkait persoalan dengan guru. Satgas tersebut nantinya menjadi ruang mediasi untuk menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi perkara hukum.
“Misalnya, ketika guru menjewer siswa karena bagian dari pembinaan di sekolah dan tidak sampai menimbulkan luka atau trauma berlebih, tidak harus langsung dilaporkan ke APH. Tetapi bisa diselesaikan atau dimediasi oleh Satgas. Sehingga tidak semua persoalan yang berkaitan dengan guru langsung dilaporkan pidana,” jelasnya.
Zia menjelaskan, mekanisme mediasi tidak akan berlaku untuk pelanggaran serius, seperti tindak asusila maupun pelecehan terhadap siswa.
“Kecuali ketika guru melakukan tindak asusila atau pelecehan kepada murid, itu tidak bisa ditoleransi. Satgas pastinya juga akan mengarahkan untuk laporan ke APH,” sambung mantan aktivis ini.
Pria yang juga menjabat Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, menegaskan regulasi tersebut bukan menjadi pembenaran bagi guru untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap siswa.
“Proses pembinaan tetap harus dilakukan dalam batas yang tidak menimbulkan luka maupun trauma berlebihan,” pungkasnya. (yog)









