KOTA BATU – Pelaku bisnis travel wisata yang tergabung dalam Komunitas Rental Mobil (Korembi) Korwil Kota Batu merasa khawatir akan kehadiran DAMRI. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu pun memaklumi kekhawatiran dari pegiat travel wisata tersebut. Bahkan pihaknya berjanji, DAMRI tidak akan menggantikan jasa travel wisata di Kota Batu.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono menjelaskan, DAMRI merupakan program turunan dari Pemerintah Pusat dan diprioritaskan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Melalui pengaplikasian progam ini bertujuan agar mempermudah konektivitas dan ramah melayani wisatawan menuju tujuan wisata serta harganya terjangkau.
Moda transportasi darat milik BUMN ini dioperasikan di 11 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Salah satunya di Kota Batu yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
“Program ini diterapkan di Kota Batu karena masuk kawasan strategis pariwisata nasional. Kehadiran DAMRI untuk mempermudah wisatawan menuju ke Bromo. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang menginginkan berwisata ke Bromo,” kata Imam, Rabu (4/11).
Imam pun meminta agar pegiat bisnis travel wisata di Kota Batu tidak perlu cemas dengan kehadiran DAMRI. Pasalnya, bus DAMRI ini hanya akan mengangkut penumpang dari Terminal Kota Batu menuju kawasan TNBTS.
“Bus DAMRI ini tidak akan menaikkan ataupun menurunkan penumpang di sepanjang jalan menuju Bromo ataupun kembali ke Kota Batu. Penumpang wajib naik ataupun turun di Terminal. Itu sudah kesepakatan kami dengan DAMRI. Jadi tak perlu khawatir untuk menjadi saingan,” jelas Imam.
Mantan Plt Kadisparta Kota Batu itu juga berharap bisa memanfaatkan travel wisata untuk angkutan pengantar wisatawan menuju ke desa wisata di Kota Batu.
“Disparta juga berkeinginan mengarah ke sana untuk menggandeng travel dan pelaku wisata,” ucap Imam.
Apalagi saat ini, Disparta Kota Batu tiap bulan gencar menggelar event untuk menggeliatkan desa wisata. Kesempatan ini menjadi peluang bagi travel untuk menyediakan jasa layanan transportasi kepada wisatawan yang akan berkunjung ke desa wisata.
“Nah nanti formulasi itu bisa dibahas lebih lanjut ke Disparta. Kalau Dishub hanya teknis transportasinya,” timpal Imam.
Di sisi lain, Dishub Kota Batu juga menginginkan agar Korembi dengan total 422 unit kendaraan tersebut bisa mengurus perizinan angkutan pariwisata.
Imam menerangkan, untuk tujuan dalam kota/kabupaten perizinan cukup diurus di Dishub kota/kabupaten. Sedangkan jika antar kota dalam provinsi izinnya ke provinsi setempat. Dan antar provinsi diajukan ke Dirjen Perhubungan Darat.
“Tanpa izin akan jadi pembahasan di forum lalu lintas dan juga beresiko jika ada kendala saat di jalan, seperti kena tilang. Kami harap mereka bisa segera mengajukan izinnya agar tidak bermasalah,” ujar Imam.