Dirjen Cipta Karya Tinjau Keandalan Bangunan Ponpes Denanyar Jombang, Tindak Lanjut Instruksi Presiden

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR sedang meninjau kondisi fisik bangunan Ponpes Denanayar, Jombang.(blok-a.com/Syahrul Wijaya)
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR sedang meninjau kondisi fisik bangunan Ponpes Denanayar, Jombang.(blok-a.com/Syahrul Wijaya)

Jombang, blok-a.com – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dewi Chomistriana, meninjau kondisi fisik bangunan di Pondok Pesantren Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (9/10/2025).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta koordinasi dengan Menteri PUPR mengenai pengecekan keandalan bangunan pondok pesantren di berbagai daerah.

“Ini adalah instruksi dari Bapak Presiden yang disampaikan melalui Pak Menko PMK dan Pak Menteri PU. Kami diminta untuk melakukan pengecekan terhadap kehandalan bangunan di sejumlah pondok pesantren,” ujar Dewi di sela kunjungan.

Ponpes Denanyar menjadi salah satu lokasi pertama yang ditinjau karena memiliki jumlah santri yang cukup besar, sekitar 4.500 orang, serta kompleks bangunan pesantren yang sudah berdiri lebih dari satu abad.

Menurut Dewi, faktor usia bangunan dan padatnya aktivitas santri menjadi alasan utama peninjauan dilakukan di lokasi ini lebih awal.

“Kenapa kami datang ke sini lebih dulu, karena santrinya banyak dan bangunannya tua, ada yang berusia di atas 100 tahun. Selain itu juga terdapat banyak bangunan tambahan di dalam kompleks pesantren, jadi perlu dicek keandalannya,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim dari Kementerian PUPR turut meninjau pembangunan asrama putri baru dan fasilitas sanitasi yang tengah dibangun. Seluruh infrastruktur penunjang kegiatan pesantren menjadi bagian dari pengecekan keandalan struktur dan keamanan bangunan.

“Secara visual, bangunan lamanya masih terlihat kokoh. Namun, untuk hasil lebih akurat tentu perlu dilakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut,” ujar Dewi.

Ia menambahkan, rencana renovasi aula pesantren yang semula akan ditingkatkan menjadi bangunan dua lantai belum dapat direkomendasikan.

“Secara struktur, kondisi bangunan tidak memungkinkan untuk ditambah ke atas. Jadi kami sarankan agar tidak dilakukan peninggian,” tegasnya.

Sebagai langkah alternatif, pihak pesantren berinisiatif memindahkan pembangunan aula ke lahan baru di sekitar kompleks utama. Menurut Dewi, keputusan tersebut merupakan pilihan paling aman dan mendapat dukungan penuh dari Kementerian PUPR.

“Kami sangat mendukung langkah tersebut. Secara paralel, nanti kami juga akan membantu memfasilitasi proses persetujuan bangunan gedung (PBG) agar sesuai ketentuan teknis yang berlaku,” ujarnya.

Selain di Jombang, Kementerian PUPR juga telah melakukan peninjauan serupa di beberapa daerah lain, termasuk Sidoarjo, yang sebelumnya mengalami kerusakan bangunan pesantren cukup parah.

Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar bangunan di wilayah itu tidak memenuhi kaidah teknis dan direkomendasikan untuk direkonstruksi total.

“Di Sidoarjo kemarin sebagian besar bangunannya sudah roboh dan sudah kami bersihkan. Beberapa bangunan lain terlihat tidak memenuhi standar teknis, sehingga kami sarankan untuk dibongkar dan dibangun ulang. Kami sedang menyiapkan desain penataan kawasan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Kementerian PUPR menegaskan, pengecekan keandalan bangunan pondok pesantren menjadi langkah awal memastikan keselamatan penghuni dan keberlanjutan fungsi pendidikan di lembaga-lembaga keagamaan di seluruh Indonesia.(sya/lio)