Blok-a.com – Banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir memicu gelombang kekecewaan publik. Ribuan warga terdampak, banyak desa terisolasi, dan proses evakuasi menghadapi hambatan serius akibat rusaknya akses dan minimnya logistik.
Dalam situasi darurat seperti ini, masyarakat menaruh ekspektasi besar pada para pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka dianggap memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk hadir secara sigap, memberi rasa aman, dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, media sosial penuh dengan kritik tajam terhadap sejumlah pejabat yang dinilai gagal menunjukkan empati, respons cepat, atau tanggung jawab struktural atas kondisi lingkungan yang memperparah bencana.
1. Kepala BNPB Suharyanto
Nama pertama yang paling banyak disorot adalah Suharyanto, Kepala BNPB. Sebagai pimpinan lembaga yang menjadi tulang punggung penanggulangan bencana nasional, setiap pernyataannya memiliki nilai yang besar.
Masalah muncul ketika ia menyebut bahwa kondisi di wilayah bencana “hanya terlihat mencekam di media sosial”. Pernyataan ini langsung menyulut amarah publik, terutama para korban yang tengah berjuang bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas.
Banyak yang menilai ucapan tersebut tidak hanya meremehkan situasi lapangan, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan membaca penderitaan warga yang kehilangan keluarga dan rumah. Meski Kepala BNPB telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, publik terlanjur menganggapnya kurang empati.
2. Bobby Nasution
Sorotan keras juga diberikan kepada Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Bobby turun langsung menyalurkan bantuan menggunakan helikopter ke daerah-daerah terisolasi, tetapi aksi tersebut justru menimbulkan kontroversi.
Video yang menunjukkan bantuan dilemparkan dari udara memicu kritik. Sebagian warganet menganggap cara itu tidak efektif, bahkan berbahaya bagi penerima. Tuduhan pencitraan bermunculan, terutama karena momen tersebut tampak dilakukan untuk dokumentasi ketimbang untuk pengelolaan bantuan secara profesional dan efisien.
Selain itu, banyak yang mempertanyakan sejauh mana pemerintah provinsi memiliki mitigasi memadai, rencana penanggulangan jangka panjang, dan pemahaman terhadap pola bencana hidrometeorologi yang berulang.
3. Verrel Bramasta
Verrell Bramasta, seorang artis yang kini menjabat anggota DPR, juga terseret dalam pusaran kritik. Saat ia berkunjung ke lokasi bencana di Sumatra, tampilannya dengan rompi khusus seakan menciptakan kesan “seragam resmi penanggulangan bencana”. Publik memandang gaya penampilannya terlalu fokus pada citra ketimbang substansi.
Kehadiran pejabat, salah satunya Verrel, bagi banyak korban seharusnya memberikan kehangatan, kepekaan, dan solusi. Bukan menimbulkan kesan seolah sedang melakukan sesi pemotretan.
4. Zulkifli Hasan
Tak ketinggalan, Zulkifli Hasan (Mendag) menjadi target kritik setelah beberapa aksinya di lapangan dianggap berlebihan. Aksinya saat meninjau lokasi banjir, berjalan sambil memanggul karung beras, dinilai terlalu dramatis dan lebih menonjolkan performa daripada memastikan ketersediaan kebutuhan dasar warga.
Banyak komentar publik yang menilai Mendag seharusnya lebih fokus pada stabilitas pasokan logistik, terutama bahan pokok, di tengah akses yang terganggu. Kritik terhadap Zulkifli Hasan mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pejabat yang bekerja diam-diam namun efektif, bukan yang tampil mencolok di depan kamera.
5. Raja Juli & Bahlil Lahadalia
Selain pejabat yang disorot karena aksi lapangan, perhatian publik juga mengarah pada figur yang berpengaruh dalam kebijakan jangka panjang. Mereka, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Setelah banjir besar melanda Sumatra, pembahasan publik bergeser ke akar persoalan. Di antaranya kerusakan lingkungan, perluasan perkebunan, pertambangan, dan lemahnya pengawasan tata guna lahan.
Raja Juli Antoni disorot karena banyak aktivis lingkungan menilai bahwa deforestasi dan konversi hutan selama bertahun-tahun memperparah risiko banjir bandang. Data dari Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa Sumatra kehilangan lebih dari 7 juta hektare tutupan hutan dalam dua dekade terakhir.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia dikritik karena kebijakannya dianggap membuka ruang lebih besar bagi perusahaan ekstraktif melalui kemudahan perizinan. Kritik muncul terkait kebijakan struktural yang dianggap mempercepat degradasi lingkungan.
Aktivis lingkungan menyebut bencana ini bukan sekadar “bencana alam”, melainkan hasil interaksi antara cuaca ekstrem dan keputusan politik yang memengaruhi daya dukung lingkungan.
6. Prabowo Subianto, Presiden RI
Presiden Prabowo Subianto juga ikut terseret dalam kritik setelah pidatonya mengenai banjir Sumatra dinilai terkesan mengalihkan tanggung jawab. Dalam pernyataannya yang dilansir media nasional, Prabowo menekankan bahwa bencana adalah fenomena alam yang tidak sepenuhnya bisa dicegah.
Aktivis lingkungan menilai pernyataan tersebut berbahaya karena mengabaikan peran kebijakan negara dalam mencegah kerusakan lingkungan yang memperburuk dampak bencana.
7. Wali Nagari di Sumatra Barat
Di tingkat lokal, seorang Wali Nagari di Sumatra Barat menjadi pusat perhatian setelah viralnya video warga yang berpesta di tengah banjir. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin aparat nagari tidak mampu menjaga kedisiplinan dan kewaspadaan masyarakat di tengah bencana.
Setelah kritik meluas di media sosial, Wali Nagari tersebut menyampaikan permintaan maaf. (mg2/gni)
Penulis: Muhammad Naufal Abiyyu (mmahasiswa magang UTM Bangkalan)