BPK GABPEKSI Banyuwangi Support Legalitas Penyedia Jasa Di Banyuwangi

Banyuwangi blok-a.com – Badan Pimpinan Kabupaten (BPK) Gabungan Perusahaan Kontruksi Indonesia (GABPEKSI) menggelar rapat tertutup, bertempat di De Van Osing Restro, Akbar Zoo Area, Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kamis (14/7/2022) siang.

Tujuan dilaksanakan rapat tertutup tersebut, untuk memecahkan masalah terkait pengurusan proses legalitas sertifikasi badan usaha bagi penyedia jasa maupun pengusaha/kontraktor yang menemui kebuntuan dalam mengurus persyaratan dokumen usahanya.

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri seluruh pengurus GABPEKSI kabupaten Banyuwangi.

Ketua GABPEKSI Kabupaten Banyuwangi, Samidi Jos Rudi mengatakan agenda pertemuan kali ini membahas tentang proses sertifikasi badan usaha. Pasalnya, saat ini proses sertifikasi banyak dikeluhkan oleh penyedia jasa.

Rapat tertutup BPK GABPEKSI Banyuwangi membahas problem pengurusan dokumen penyedia jasa, dan mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dugaan monopoli pembagian proyek di Banyuwangi. (foto: blok-a.com/Dendy)

” Aturan ini bahkan menjadi tolak ukur Pemerintah dalam membuat kontrak, legalitas subjek dan objek kontruksi harus jelas dimata hukum,” kata Jos Rudi kepada blok-a.com.

Menurut Jos Rudi, selain membahas program dan agenda kerja, pihaknya menunjuk Forum Lintas Rekanan Pengadaan Barang & Jasa Kontruksi Indonesia dalam hal tempat untuk melakukan uji kompetensi di semua jenjang baik jenjang 1,2, 3,4,5,6,7,8 dan 9. Secara prinsip GABPEKSI BANYUWANGI membuka ruang bagi siapapun yang ingin membuat CV/ PT/ badan swasta bisa bergabung di asosiasi jasa konstruksi yang dirinya pimpin.

Lanjutnya, untuk masalah biaya jasa pengurusan dokumen-dokumen itu biayanya dibawah dari asosiasi jasa kontruksi lainnya.

“BPK Gabpeksi Kabupaten Banyuwangi memiliki harga dibawah organisasi / lembaga sertifikasi lain. Kami sangat mempermudah akses usaha bagi penyedia jasa di Banyuwangi,” terangnya.

Disamping itu, dalam pertemuan tersebut, Jos Rudi mengungkapkan pihaknya menyikapi ada permainan pembagian proyek yang diduga dimonopoli oleh segelintir orang.

” Apapun dalihnya jika berdasar Pancasila kita hidup ini, wajib hukumnya Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, jangan ada yang main-main dengan masalah ini,” tegasnya.

Sekretaris GABPEKSI, Slamet Kurniawan menambahkan, secara prinsip hadirnya BPK GABPEKSI ini untuk mendukung program pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan skala lokal.

“Banyuwangi tagline yang hari ini dipakai ialah lompatan dari keterpurukan Covid 19 kemarin, atau Biasa dikenal dengan Banyuwangi Rebound, nah ayo mari kita berkomitmen dalam hal pembangunan infrastruktur yang rusak di Banyuwangi,” ujar Nek sapaan akrab Slamet Kurniawan.

Nek menghimbau kepada penyedia barang dan jasa yang saat ini kesulitan mengurus SBU, SKK, Akuntan Publik, ISO, dan K3 Kontruksi, silahkan bergabung dengan BPK GABPEKSI Banyuwangi, pihaknya akan membantunya.

“Saya selaku sekretaris akan berkomitmen untuk menjaga marwah organisasi. Kita membuka ruang selebar-lebarnya bagi pengusaha barang dan jasa yang ada di Banyuwangi, datang langsung ke kantor kami,” pungkasnya. (Dendy)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com