KOTA BATU – Sejak awal tahun 2020, Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum telah di sahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu. Namun hingga saat ini Perda Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tersebut belum bisa diimplementasikan karena masih menunggu penetapan Perwali Kota Batu.
Perda Nomor 3 tahun 2020 ini merupakan perubahan dari Perda Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sebelumnya DPRD Batu telah mengesahkan perda tersebut pada awal tahun 2020.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu, Imam Suryono mengatakan, draft Perwali Kota Batu masih dalam tahap menyamakan persepsi dengan bagian hukum Pemkot Batu. Dia mengungkapkan pada minggu ini akan segera menyelesaikan koreksi draft tersebut.
“Membuat Perwali itu memang butuh waktu, kami mengakomodir seluruh pihak baik dari masyarakat, juru parkir dan pemerintah,” katanya, Jumat (9/10).
Imam berjanji bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan pada awal tahun 2021 mendatang.
Menurutnya potensi parkir dengan aturan yang baru diperkirakan dapat menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) mencapai Rp 2 miliar. Sebab target awal retribusi dengan kebijakan yang lama hanya bisa Rp 375 juta pada tahun 2020 ini. Selain itu pada tahun 2019 sebelumnya ketika ditarget Rp 1 miliar juga tidak bisa memenuhi target ditambah dengan adanya penyesuaian di tengah Pandemi Covid-19.
“Iya itu akan kami kaji kedepannya seperti apa, jika memang ada kebocoran titik parkir akan kami tindak jukir yang bertanggungjawab. Agar bisa menyumbang PAD tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Target kami setelah ini dilaksanakan di lapangan bisa mencapai Rp 2 miliar,” katanya.
Saat ini titik parkir yang tercatat di Dishub Kota Batu sekitar 50 titik dengan 282 jukir. Imam menjelaskan nantinya dengan kebijakan yang baru akan mensharing profit antara Pemkot Batu sebanyak 40 persen yang masuk ke kas daerah dan 60 persen untuk jukir. Lalu untuk tarif parkir ada perubahan seperti kendaraan roda dua dari Rp 1000 menjadi Rp 2000, lalu kendaraan roda empat dari Rp 2000 menjadi Rp 3000. Kemudian kendaraan berat tarif yang baru yakni Rp 5000 sampai Rp 10 ribu.




