Mojokerto, blok-a.com – Pencegahan pelanggaran dalam proses demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kerja penyelenggara pemilu. Keterlibatan masyarakat dan pers dinilai penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif, termasuk mencegah praktik politik uang sejak dini.
Upaya memperkuat peran tersebut dibahas saat jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto berkunjung ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya di Jalan Pekayon Nomor 99, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (30/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang memperkuat komunikasi antara Bawaslu dan insan pers, khususnya dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap setiap tahapan demokrasi.
Jajaran Bawaslu Kota Mojokerto yang hadir di antaranya Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi, Dian Pratmawati, S.Pd., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Eri Setiawan, S.M., serta Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ilham Bagus Priminanda.
Dian Pratmawati mengatakan pers memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga proses demokrasi agar berlangsung jujur, transparan dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, jurnalis dapat menjadi mitra Bawaslu dalam menyampaikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat agar ikut berperan dalam pengawasan.
“Jurnalis bisa menjadi mitra dalam menciptakan pemilu yang bersih, termasuk bersama-sama mencegah praktik politik uang dan berbagai potensi pelanggaran lainnya,” ujar Dian.
Ia menjelaskan, pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk terlibat dengan memberikan informasi mengenai dugaan pelanggaran maupun mengawasi tahapan pemilu sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat terus diperkuat. Bawaslu Kota Mojokerto juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah kelompok, mulai dari lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan hingga kelompok masyarakat lainnya.
Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memperluas pemahaman publik mengenai mekanisme pengawasan sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif mencegah terjadinya pelanggaran.
Dalam pertemuan dengan PWI Mojokerto Raya, Bawaslu juga bertukar informasi mengenai berbagai isu dan tantangan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan pemilu maupun agenda demokrasi ke depan, termasuk mekanisme pemilihan di tingkat nasional dan regional.
Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut baik kunjungan Bawaslu Kota Mojokerto. Menurutnya, komunikasi antara lembaga pengawas pemilu dan pers penting untuk memastikan informasi mengenai proses demokrasi dapat diterima masyarakat secara tepat.
“Pers tidak hanya memiliki fungsi menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan edukasi bagi masyarakat. Kami berharap sinergi dengan Bawaslu ini dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan bersama-sama mencegah potensi pelanggaran sejak dini,” kata Aminuddin.
Ia menegaskan, PWI Mojokerto Raya siap mendukung penyampaian informasi yang berimbang, akurat dan sesuai prinsip jurnalistik.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang benar agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan, terutama ketika menghadapi berbagai dinamika dalam proses demokrasi.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Dengan kolaborasi antara Bawaslu, pers dan masyarakat, upaya menjaga demokrasi yang berintegritas bisa dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya.(Sya)