KOTA MALANG – Jelang penutupan tahun, DPRD Kota Malang terus mengebut pembahasan regulasi. Kali ini ada dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah disepakati bersama oleh legislatif untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Keduanya yakni Ranperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Ranperda Minol) dan Ranperda Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang.
Kesepakatan tersebut ditandai dalam agenda Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Malang terhadap Ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Perumda Tugu Aneka Usaha, yang dilangsungkan secara daring.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyatakan kedua Ranperda tersebut telah melalui proses yang cukup panjang hingga dianggap telah memenuhi persyaratan ke tahapan berikutnya.
Menurut Made, dari laporan panitia khusus (Pansus) terkait kedua Ranperda tersebut, sama-sama menjadi prioritas karena aturan yang terdapat di dalamnya dibutuhkan oleh masyarakat Kota Malang.
“Ranperda Minol misalnya, ini untuk mengendalikan dan mengawasi lebih ketat tentang peredaran minuman beralkohol yang ada di Kota Malang. Lalu, berkaitan dengan Perumda Tunas diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui jenis-jenis usaha bagi UMKM yang akan dijalankan,” ungkapnya.
Sementara Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, kedua Ranperda tersebut bakal dijadikan pedoman dalam peraturan roda pemerintahan berikutnya. Khususnya dalam bidang usaha untuk peredaran minuman beralkohol dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari jenis-jenis usaha dalam Perumda Tunas.
Seperti berkaitan untuk Ranperda Minol, yang mana menjadi ketentuan untuk tidak sembarangan bisa dijual bebas di kalangan masyarakat.
“Seperti yang telah disampaikan tadi, terkait Ranperda Minol ini untuk memperketat penyebaran minuman keras, pengendalian minuman keras, pengawasan minuman keras. Dan itu tidak semua orang mendapatkan kesempatan, harus betul-betul terkontrol. Ada syaratnya disitu, intinya untuk memperbaiki daripada situasi khususnya penjualan bebas minuman keras,” jelasnya.
Termasuk, berkaitan dengan Ranperda Perumda Tunas dikatakan pria yang akrab disapa Bung Edi ini untuk lebih memaksimalkan potensi pelaku usaha di Kota Malang. Dalam hal ini Pemkot Malang berharap, adanya kedua regulasi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk meningkatkan PAD.
“Itu juga yang menjadi perhatian dari pansus di DPRD, ketika di Perumda Tunas nanti sektor UMKM apa saja yang bisa dijalankan. Dari berbagai sektor usaha yang ada diatur di sana harapannya bisa meningkatkan PAD kita,” tandasnya.