Jombang, blok-a.com – Kegiatan Pos Pemulihan Gizi (PPG) untuk anak stunting dan ibu hamil (bumil) di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang menuai kekecewaan. Pasalnya, ditemukan adanya ulat belatung dalam makanan yang diberikan kepada anak dan ibu hamil.
Ulat belatung itu ditemukan di dalam sayuran yang diduga diberikan petugas dari Dinas Kesehatan Jombang, saat acara PPG di Kecamatan Sumobito Senin (13/11/2023).
Dalam foto yang beredar di media sosial, nampak ulat belatung berada di dalam sayur sop yang dibungkus plastik.
Begitu pula di Kecamatan Bareng, ditemukan susu dengan bonus ulat untuk bumil.
Kapala desa (Kades) Madiopuro, Sumobito, Suwito Hadi mengaku, dari 8 warga penerima bantuan stunting peserta PPG di Kecamatan Sumobito, ada dua orang yang menerima makanan tambahan tidak layak.
“Bantuannya saya tolak semua, saya kembalikan, karena makanannya tidak layak untuk dikonsumsi,” ujarnya, Senin (13/11/2023).
Delapan warga Desa Madiopuro dengan balita penderita stunting tersebut, semuanya menerima makanan berulat dan tidak layak konsumsi
“Yang stunting di desa saya ada 8, ada dua warga yang makanannya sempat dibuang karena tidak layak dimakan manusia. Yang 6 saya kembalikan ke Puskesmas,” tegas Suwito.
Ia pun mengaku heran, bagaimana bisa anggaran miliaran rupiah dari pemerintah untuk stunting. Namun makanan tambahan untuk perbaikan gizi justru tidak layak konsumsi.
“Dana miliaran kok ngasih makanan ke warga kayak gitu,” tuturnya.
Diketahui, alokasi anggaran untuk balita stunting tahun ini dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang untuk 5.354 anak, sebesar Rp379,7 juta.
Suwito menyesalkan kualitas makanan yang diperuntukkan balita stunting tidak layak konsumsi. Padahal pemerintah pusat memberikan bantuan untuk mengatasi stunting ini sejumlah miliaran rupiah pada setiap kabupaten.
“Pemerintah ini kan menggelontorkan biaya untuk stunting itu bukan jutaan, tapi miliaran. Khusus untuk mengentas masalah stunting. Tapi pemerintah (Kabupaten) memberikan bantuan makanan untuk stunting, kalau gak layak konsumsi kan malu besar,” sambungnya.
Selama ini di desanya, warga miskin dan warga yang masuk dalam kategori balita stunting, mendapatkan makanan layak dari pihak Pemerintah Desa. Tapi mengapa bantuan stunting dari Pemkab Jombang, melalui Dinkes malah tidak layak konsumsi.
“Saya jadi lurah itu berani miskin. Makanannya gak layak dikonsumsi. Kalau PPG di desa saya berikan susu sama macam-macam. Nah, ini pemerintah kok ngasij makanannya gak layak. Ini justru stuntingnya gak habis, malah nambah,” pungkasnya. (sya)