KOTA BATU – Kepala Urusan (Kaur) Keuangan yang juga merangkap sebagai Bendahara Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, berinisial FP ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (TPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) tahun 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
Tersangka FP diduga memakai APBDes untuk kepentingan pribadinya. Tak main-main, uang yang dikorupsi pun mencapai Rp 338 juta.
Melalui pengacaranya, Indri Hapsari SH, FP mengakui semua perbuatannya tersebut. Bahkan FP memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian uang negara tersebut. Kini keluarganya pun sedang mengusahakan untuk menjual rumah dan tanah serta aset pribadi untuk mengembalikan uang negara sebesar Rp 338.609.582.
“Kalau diizinkan, sebelum pembacaan tuntutan segera diselesaikan karena menurut keterangan dari Kejaksaan yang diutamakan pengembaliannya bukan hukumannya,” kata Indri, Jumat (16/4).
Indri menyebutkan dana yang dipakai tersangka sebagian berasal dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana pengadaan pembetulan taman, dana RT/ PKK, atau diambil sebagian dari dana APBDes yang ada.
“Sebenarnya uang tersebut digunakan untuk investasi tapi malah ditipu. Pelakunya juga sudah diamankan di Polres Batu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Indri menjelaskan bahwa penggunaan uang APBDes tersebut sebenarnya juga telah diketahui oleh perangkat desa. Sebab, adanya persetujuan dan diperbolehkan oleh kepala desa.
“Itu keterangan dari tersangka seperti yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” terangnya.
Sementara Kepala Desa Bulukerto, Suwantoro saat dihubungi melalui telefon membantah tudingan bahwa dirinya telah mengizinkan penggunaan ADD untuk kepentingan pribadi bendaharanya.
“Saya tidak izinkan. Dia itu meminjam uang senilai Rp 200 juta kepada saya dan uang itu belum dikembalikan. Uang itu dari hasil menjual tanah saya. Namun pihaknya tidak mengetahui tiba-tiba memiliki tunggakan sebanyak yang telah dikatakan oleh Kajari Kota Batu,” ujarnya.
Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu menetapkan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu berinsial FP sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (TPK) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) tahun 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Anggaran tersebut sekitar Rp 338 juta.
Terhadap perkara tersebut, penyidik memberikan sangkaan kepada FP melanggar Pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah UU tahun 2020/2021. Atau juga Pasal 3 UU No 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah UU tahun 2020/2021.