Aktivis MCW Sebut Penyaluran Dana Hibah Terindikasi Bodong

Pamekasan, Blok-a.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kejanggalan pencairan dana hibah pada Dinas Pendidikan membuat pentolan Madura Corruption Watch (MCW) Pamekasan angkat bicara. MCW mewarning penerima ganda pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Pamekasan.

Pentolan MCW Pamekasan H. I’AM Kholil mengatakan, pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menyalurkan dana hibah seharusnya terdiri atas program pemda dan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Dan, harus dilakukan verifikasi yang maksimal bagi penerima hibah mulai dari soal sasaran dan legalitasnya.

Sebab, jika tidak ada legalitas uang negara seharusnya tidak bisa disalurkan. Menurut mantan aktivis komunitas parlemen jalanan mahasiswa (Kopaja) itu dana hibah harus dibuat dalam peraturan bupati (Perbup) terlebih dahulu. Perbup tersebut mengatur tentang mekanisme penyaluran hibah yang harus dilakukan verifikasi faktual.

“Dalam hal ini lembaga penerima harus jelas pengurusnya. Dan, ada SK yang jelas. Misalnya dari Dinas Pendidikan (Dikdik). Mulai tahun ini perencanaan hibah, pengusulan, verifikasi hingga pencairan dan pertanggung jawaban sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Kesra, dengan demikian jika ada penerimaan hibah yang tidak sesuai aturan bisa diantisipasi dari awal,” pintanya.

I’am mengemukakan kendala penyaluran hibah selama ini yang kerap ditemui adalah terjadinya duplikasi penerima. Bahkan ada indikasi penerima bodong. Misalnya, ada satu mushala yang mendapatkan dua sampai tiga hibah dari anggota DPRD yang berbeda.

“Sementara dalam aturan dinyatakan penerima hibah tidak boleh ganda dan tidak pernah mendapati garis hitam. Dan itu harus mengantisipasi hal demikian. Dengan amat berhati-hati dalam verifikasi agar tidak ada penerima ganda,” tambahnya.

Berdasarkan aturan, kata aktivis senior itu, semestinya penerima hibah sudah harus tuntas verifikasi pada tahun sebelumnya. Sehingga, dana hibah tidak bisa disalahgunakan dan dicairkan. Sebab, butuh verifikasi mencegah terjadinya kekeliruan dalam penyaluran.

“Seharusnya dana hibah dicairkan dalam dua tahap. Pertama bagi penerima yang datanya sudah lengkap. Kedua, bagi penerima yang datanya masih perlu dilengkapi,” pintanya.

Ditambahkan, penerima hibah prosedurnya diusulkan secara berjenjang. Mulai dari rembuk warga tingkat RW. Lalu, diteruskan ke Kelurahan, Kecamatan dan Kota lewat musywarah perencanaan pembangunan (Musrembang).
Usulan tersebut harus dientrikan dalam sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) pada setahun sebelumnya.

“Maka dana pokir seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu oleh bantuan hibah urusan penyelenggaraan pendidikan. Supaya tidak diselewengkan kalau sudah terjadi kesalahan. Dan, penegak hukum harus segera bertindak karena sangat menyentuh hajat hidup orang banyak,” pintanya. (srd/tut)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com

Redaktur pelaksana sekaligus Jurnalis blok-a.com yang memfokuskan liputan pada isu sosial, politik, dan peristiwa terkini di Malang Raya.