Sumenep, blok-a.com – Kasus dugaan salah transfer yakni adanya kelebihan transfer terkait pembayaran sewa hall Hotel oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep menuai kritik pedas dari aktivis Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Jawa Timur (Jatim), Senin (1/8/2022). Sebab sudah ada indikasi permulaan pelaksanaan perbuatan pidana yakni ada unsur niat jahatnya (mens rea).
Isu adanya dugaan mark up anggaran mencuat di berbagai media. Bahkan kasak kusuk adanya kejanggalan dalam proses transfer pembayaran sewa hall ditolak oleh pihak Hotel. Sebab sewa bayar hall hotel hanya Rp 2,7 juta, sedangkan dana yang ditrasfer oleh Dinkes mencapai Rp 52 Juta.
Kritik pedas pun dilayangkan oleh aktivis LAKI Jatim Bagus Junaedy. Edy menilai dari informasi yang berkembang di berbagai media, tercium adanya i’tikad kurang baik dari pihak Dinkes Sumenep dalam proses transfer pembayaran hotel itu.
“Indikasinya, biaya sewa hall hotel kan hanya Rp 2,7 juta, kenapa dibayar lewat transfer mencapai Rp 52 juta? Ini bentuk kesalahan yang disengaja atau apa mau mark up anggaran?? Serius saya tanya ini,” kata Edy heran.
Logikanya, lanjut Edy, jika itu sebentuk kesalahan transfer, masak sampai puluhan juta. Ini kan tidak masuk akal. Atau bisa jadi mau mark up anggaran? Pasalnya, pasca transfer ke rekening Hotel, pihak Dinkes meminta uang kembalian (cash back) senilai Rp hampir Rp 50 juta itu. Sebab biaya sewa hotel hanya Rp 2,7 juta saja.
“Jelas lah pihak hotel tidak mau mencairkan uang dari hasil transfer Dinkes. Sebab jika kelebihan transfer uang hingga puluhan juta itu ditransfer, pihak hotel takut masuk ranah pelanggaran hukum. Bunyinya bisa masuk ranah kongkalikong dengan memark up anggaran, atau ada kecenderung potensi untuk berbuat korupsi? Semua masih bisa saja terjadi,” ujarnya.
Apalagi, kata Edy, pihak Dinkes melalui keterangan Syaiful Bahri selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan beralasan dugaan kesalahan transfer karena waktu pelaksanaan kegiatan yang mepet. Sehingga dia beralibi jika terburu-buru agar anggaran kegiatan berupa program penyuluhan “Komunikasi, Edukasi, dan Inovasi” pada Rabu (1/12/2021) bisa terserap.
“Kalau itu alasannya, masak menyerap anggaran yang bersumber dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) itu harus mengabaikan peraturan alias harus melanggar? Gimana coba narasi klarifikasi yang dibangun, aneh gak?” Kata Edy penuh tanda tanya.
Anehnya lagi, kata pegiat anti korupsi ini, dengan santainya Dinkes Syaiful menjawab jika memang itu ada kesalahan, pihak dinkes menunggu hasil audit BPK atau Inspektorat Sumenep.
“Wah kalau begini caranya enak dong, mending korupsi aja dulu. Nanti kalau sudah mau ketahuan, tinggal bilang; serahkan aja ke BPK atau Inspektorat biar diaudit. Kalau terbukti tinggal kembalikan saja uang itu. Kan aman pelakunya,” kata Edy memberikan sindiran keras.
Kata Edy, janggalnya lagi, kelebihan trasnfer itu mau dibayar buat keperluan lainnya termasuk biaya makan, minum (Mamin) dan lainnya. Padahal, Dinkes tidak pesan makan, minum dan lainnya ke pihak hotel. Justru dinkes beli mamin ke warung makan di luar hotel. Padahal, biaya mamin itu bukan satu paket dengan biaya sewa hotel.
Sebagaimana dilansir sebelumnya, Kadinkes Sumenep Agus Mulyono hanya memberikan pertimbangan. Pihaknya menunggu hasil audit BPK.
“Jika itu dianggap sebuah kesalahan harus dituntaskan. Dan jika petunjuknya harus mengembalikan uang ke Kasda, silahkan dikembalikan,” kata Agus pada awak media. (Aldo/Gatut)










Balas