KOTA MALANG – Menyikapi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan masih meminta tenaga ahli untuk mengkaji kemungkinan adanya Peraturan Walikota.
Hal ini dilakukan agar aturan yang dikeluarkan tidak terkesan buru-buru. Sehingga membutuhkan kajian para ahli untuk memformulasikan hal tersebut. Sutiaji menuturkan Perwal tersebut kemungkinan akan memuat aturan sesuai instruksi pemerintah pusat.
“Masih belum, mas. Insyaallah. Sampai sekarang masih kita kaji,” ujar Sutiaji, Sabtu (16/1).
Lebih lanjut, Sutiaji menyebut aturan tersebut akan memuat mulai dari mekanisme pelaksanaan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan, hingga termasuk kemungkinan adanya sanksi bagi orang-orang yang menolak untuk divaksin.
Namun, Sutiaji juga menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menolak vaksin. Terkait hal ini, ia belum memastikan apakah penolak vaksin akan ditindak seturut aturan hukum. Sanksi bagi penolak vaksin telah ditetapkan di wilayah DKI Jakarta.
“Bagi mereka yang nanti menolak apakah dibenarkan oleh hukum atau tidak, kita masih belum tahu. Kan masyarakat juga punya hak asasinya untuk menolak,” tambahnya.
Saat ini di Jawa Timur, masih Sidoarjo, Surabaya dan Gresik yang telah melakukan vaksinasi secara simbolis. Kota Malang akan mendapat jatah vaksinasi pada gelombang dua Februari 2021.
Kota Malang memperoleh jatah vaksin sekitar 12 ribu dosis dari yang diajukan sekitar 14 ribu. Vaksinasi tahap pertama pada Februari nanti akan diberikan pada 10 tokoh masyarakat secara simbolis dan untuk tenaga kesehatan sebagai pritoritas pertama penerima vaksin.