Kota Malang, blok-a.com – Sekitar 4 ribu warga Kota Malang mengajukan sanggahan terkait data desil yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Muhamad Sailendra mengatakan, warga menyampaikan sanggahan karena desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Menurutnya, terdapat warga yang tercatat dalam desil 9 hingga 10, meski kondisi ekonomi mereka dinilai seharusnya masuk dalam desil yang lebih rendah, termasuk desil 5 ke bawah.
“Ada 4 ribu sekian sanggahan terkait masalah desil. Mereka minta bansos. Kita menampung sanggahan itu, mereka bisa melalui kita, bisa melalui Perlinsos secara mandiri,” kata Sailendra.
Sanggahan yang masuk dari warga Kota Malang tersebut kemudian telah diteruskan ke pemerintah pusat. Namun, keputusan apakah perubahan data tersebut dapat berdampak pada penyaluran bansos berada di pemerintah pusat.
“Yang menetapkan bisa turun atau tidak itu kan dari pusat,” ujarnya.
Sailendra mengatakan, pihaknya belum mengetahui hasil dari ribuan sanggahan tersebut. Sebab, pembaruan data desil dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
“Ini belum tahu karena tiga bulan sekali baru muncul update-annya. Tapi 4 ribu warga yang menyanggah sudah dikirim ke pusat, tinggal menunggu saja,” jelasnya.
Pemkot Malang kini masih menunggu hasil pembaruan data dari pemerintah pusat untuk mengetahui perubahan desil warga yang telah mengajukan sanggahan.
Data desil tersebut menjadi salah satu bagian dalam proses pemutakhiran data penerima bansos, sehingga warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat dapat mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang tersedia. (bob)