Kota Malang, blok-a.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang melakukan pendataan dan pemantauan terhadap siswa SMK Kesehatan Adi Husada yang mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif mengatakan, pihaknya baru menerima informasi kejadian tersebut pada Rabu (18/11/2026) pagi. Dinkes kemudian melakukan penelusuran untuk memastikan kondisi para siswa yang masih menjalani perawatan maupun yang sudah diperbolehkan pulang.
Berdasarkan data sementara, tiga siswa masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Hermina. Kondisi ketiganya dilaporkan stabil dan diperkirakan segera diperbolehkan pulang.
“Yang masih ada di Rumah Sakit Hermina sebanyak tiga orang. Kondisinya stabil, insyaallah hari ini atau besok sudah bisa kembali,” ujar Husnul, Rabu (18/11/2026).
Selain itu, Dinkes juga akan memantau penanganan siswa di rumah sakit lain, termasuk RS Bhirawa Bhakti. Husnul berencana mendatangi sejumlah rumah sakit untuk memastikan seluruh siswa mendapatkan penanganan medis secara optimal.
Di sisi lain, Dinkes juga akan menelusuri sumber dugaan gangguan kesehatan tersebut dengan mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG.
Husnul menjelaskan, setiap SPPG wajib menyimpan sampel makanan yang diproduksi selama dua hingga tiga hari. Sampel tersebut nantinya dapat digunakan untuk pemeriksaan laboratorium apabila ditemukan kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan.
“Kalau masak hari ini, sampelnya harus disimpan selama dua sampai tiga hari. Itu untuk pemeriksaan jika ada kasus yang berkaitan dengan pencernaan makanan,” jelasnya.
Pemeriksaan ke dapur penyedia MBG akan dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah tersebut untuk menggali informasi mengenai proses pengolahan hingga distribusi makanan yang dikonsumsi para siswa.
“Nanti kami akan mendapatkan informasi dari SPPG atau dapur MBG. Kami akan ke sana bersama Satgas MBG dan OPD terkait,” katanya.
Tak hanya menelusuri kejadian tersebut, Pemkot Malang juga akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayahnya.
Husnul menyebut, Satgas MBG Kota Malang telah mengonsolidasikan agenda monitoring, evaluasi, dan visitasi terhadap 87 SPPG. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Satgas MBG yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, telah mengoordinasikan agenda tersebut. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang juga direncanakan ikut mendampingi proses pemeriksaan.
Dalam visitasi tersebut, terdapat sekitar 16 indikator yang menjadi bahan penilaian setiap SPPG. Hasil evaluasi nantinya dimasukkan ke aplikasi BGN untuk menentukan rekomendasi operasional masing-masing dapur.
Ada tiga kategori hasil evaluasi, yakni hijau untuk SPPG yang tetap bisa beroperasi, kuning untuk SPPG yang masih berjalan dengan rekomendasi perbaikan, serta merah untuk SPPG yang harus dihentikan sementara atau disuspend.
“Nanti rekomendasinya ada tiga, tetap berjalan, berjalan dengan perubahan, atau suspend. Penentuannya berdasarkan hasil evaluasi yang dimasukkan ke aplikasi BGN,” pungkas Husnul.
Hingga Rabu (18/11/2026), baru dua dari total 87 SPPG di Kota Malang yang telah menjalani monitoring dan evaluasi. Sementara 85 SPPG lainnya masih menunggu jadwal pemeriksaan. (bob)









