KOTA MALANG – Sekumpulan Jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Malang Raya (JMR) Anti Kekerasan mendesak Polresta Malang Kota mengusut tuntas tindakan kekerasan kepada total 15 jurnalis.
Tindakan kekerasan itu diduga dilakukan anggota kepolisian saat jurnalis meliput unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di sekitar Tugu Malang 8 Oktober lalu.
“Kami memprotes tindakan represif tersebut oleh pihak kepolisian. Mereka seharusnya memahami kalau jurnalis ini dilindungi oleh UU Pers dan tidak boleh, tidak hanya polisi tapi setiap orang menghalangi menyensor kerja-kerja jurnalistik. Dan tuntutan kami jelas meminta kepolisian untuk mengusut kasus ini,” kata Jubir Aliansi Solidaritas Jurnalis Malang Raya Anti Kekerasan, Zainul Arifin saat melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran Tugu Malang, Senin (19/10).
Selain itu, Zainul menjelaskan, pihaknya meminta pihak Polresta Malang Kota untuk memberikan pemahaman anggotanya tentang UU Pers nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Terutama kerja-kerja jurnalistik sudah diatur dan dilindungi oleh UU Pers. Di Pasal UU tersebut dilarang menghalang-halangi, melakukan pembredelan ataupun menyensor kerja-kerja jurnalistik,” imbuh ia.
Permintaan Zainul dan kawan-kawan jurnalis ini diharapkan benar-benar dilakukan Polresta Malang Kota. Pasalnya kejadian kekerasan tidak hanya terjadi saat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja saja.
“Tapi juga tahun kemarin ketika aksi UU KPK beberapa jurnalis juga menerima kekerasan saat meliput. Semoga kerja jurnalistik tidak lagi dihantam lagi,” tutup ia.
Sebagai informasi, jika Polresta Malang Kota benar-benar mengusut kejadian kekerasan kepada jurnalis, ancaman hukuman kepada pelaku ialah pidana kurungan selama tahun dan denda maksimal Rp 500 juta.