Banyuwangi blok-a.com – Ribuan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu terancam tidak mendapat bantuan. Pasalnya, nama penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah terhapus.
Terhapusnya DTKS ini menjadi sorotan banyak kalangan, dan mendesak kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Banyuwangi untuk mengembalikan data tersebut agar warga kurang mampu di Desa Jambewangi kembali mendapat kucuran Bansos tersebut.
Pemerhati sosial yang dikoordinatori Sugiarto mendatangi Dinsos PPKB untuk menanyakan permasalahan tersebut, dan mencari solusi agar ribuan KPM agar kembali mendapat bantuan.
Kehadiran aktivis pemerhati sosial tersebut, langsung ditemui Kepala Dinsos PPKB, Henik Setyorini didampingi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jambewangi dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sempu.
Dalam pertemuan tersebut, Dinsos PPKB membuka data warga Desa Jambewangi yang mendapat bantuan.
Total warga kurang mampu di Desa Jambewangi yang datanya terhapus tidak tanggung-tanggung, kurang lebih sekitar 1.782 KPM. Adapun rinciannya 590 warga penerima PKH, 504 warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 668 warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Henik Setyorini mengungkapkan, terhapusnya data KPM DTKS banyak faktor penyebab. Diantaranya sudah tidak layak karena sudah bukan warga setempat atau pindah tempat tinggal, dan perekonomiannya sudah membaik, dan bukan lagi katagori orang penerima manfaat.
“Terhapusnya KPM dari data DTKS itu banyak faktor, antara lain, dari segi ekonomi orang itu sudah dikatakan mampu dan memang sudah tidak layak lagi dibantu. Faktor lain karena meninggal, sehingga secara otomatis kita keluarkan dari penerimaan Bansos,” ungkap Kadinsos PPKB Banyuwangi.
Terkait persoalan di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu, menurut Henik Setyorini pihaknya akan kembali mengecek kembali, dan siapa saja warga yang berhak mendapatkan bantuan.
“Kami akan kembali mengecek, dan siapa saja yang masih kayak, kami akan mengusulkan kembali melalui SIKS-NG yang dibuka setiap bulannya dari Pusdatin dan Kemensos,” ujarnya.
Permasalahan ini kata Henik pihaknya akan mengawal hingga tuntas melalui pendamping PKH dan BPNT. Bahkan pihaknya juga akan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), bagi warga Jambewangi yang data kependudukannya bermasalah.
“Kami akan pastikan data itu masuk ke DTKS, masuk usulan ke Kemensos. Syukur alhamdulilah dari data masuk nanti, sebulan atau maksimal dua bulan setelah itu, warga yang bersangkutan sudah menerima Bansos,” tandasnya.
Sementara, Sugiarto terkait permasalahan ini akan ikut mengawal
karena persoalan ini menyangkut hajat orang banyak.
Bahkan Sugiarto menduga permasalahan terhapusnya KPM dari DTKS ini ada oknum yang bermain-main.
“Sangat gak masuk akal data ribuan KPM sampai terhapus. Dugaan saya ada oknum yang main-main, masak ada kesalahan di sistem sebegitu banyak,” ucap Sugiarto.
“Jika sistemnya yang eror masak cuma Desa Jambewangi saja, apalagi sistemnya satu pintu, jika ada sistem yang eror pastinya semua desa akan mengalami juga. Dugaan saya ada indikasi direncanakan,” imbuhnya.
Terkait permasalahan ini, lanjut Sugiarto dirinya sudah mengajukan hearing di DPRD Banyuwangi.
“Kita tunggu saja saat hearing, kenapa data ribuan KPM itu sampai terhapus. Dalam hearing tersebut, kami mengusulkan agar menghadirkan Pemdes Jambewangi, Dinsos PPKB, pendamping PKH serta TKSK Sempu,” ungkapnya.
“Jika hearing nanti tidak menemukan kejelasan, kasus ini akan saya bawa ke ranah hukum,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mendatangi kantor Desa Jambewangi untuk menanyakan pencairan. Kedatangan puluhan warga tersebut langsung ditemui Kepala Desa Jambewangi, Maskur. Pada, saat itu Kades Jambewangi menjelaskan jika warga yang belum mendapat bantuan masih ada kendala, dan pihaknya akan menanyakan permasalahan ini ke instansi terkait.
“Saya masih belum tahu kendala apa? Hingga ratusan KPM BPNT belum bisa dicairkan, dari 659 jumlah KPM yang bisa dicairkan hanya 60 KPM,” kata Maskur. (Gim)