Blok-a.com — Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengumumkan pembatalan rencana pemberlakuan sekolah daring yang sebelumnya dijadwalkan mulai April 2026. Keputusan ini diambil untuk menjamin capaian belajar siswa dan mencegah risiko learning loss pasca-libur panjang Idulfitri.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).
Pemerintah menekankan bahwa interaksi langsung di kelas tetap menjadi metode paling efektif. Sementara, fokus utama dialihkan pada penguatan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Meski kebijakan sekolah daring dibatalkan, Pemerintah berencana tetap mengimplementasikan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kita harus menjaga momentum kualitas pendidikan tetap stabil. Di sisi lain, efisiensi energi tetap dijalankan melalui sistem kerja ASN yang lebih modern dan adaptif,” tambahnya.
Penerapan sistem kerja fleksibel (WFH/WFA) bagi ASN bertujuan untuk menekan konsumsi BBM nasional di tengah fluktuasi harga energi global.
Selain itu, seluruh instansi mendapatkan instruksi untuk meminimalkan perjalanan dinas non-esensial. Juga mengoptimalkan rapat koordinasi berbasis elektronik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bagi ASN di sektor kesehatan, keamanan, dan layanan publik teknis lainnya, aktivitas kerja tetap berjalan normal dengan sistem kerja di kantor (WFO).
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mengurai kepadatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Termasuk wilayah Jawa Timur yang menjadi titik krusial arus balik. (ova)