Blok-a.com – Aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin (17/2/2025), menjadi perhatian publik.
Aksi tersebut berlangsung di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan dalam pemerintahan Presiden Prabowo yang dinilai merugikan masyarakat.
Dirangkum Blok-a.com pada Selasa (18/2/2025), berikut adalah fakta-fakta terkait aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ di Jakarta Pusat.
1. Berawal dari Tagar Indonesia Gelap
Sebelumnya, tagar #IndonesiaGelap telah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, termasuk X. Hingga berita ini ditulis, tagar tersebut menduduki posisi teratas dengan lebih dari 777 ribu cuitan.
Melalui tagar ini, warganet mengungkapkan berbagai isu yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mendorong terjadinya aksi unjuk rasa.
Aksi tersebut diumumkan melalui surat instruksi yang diunggah di akun Instagram resmi BEM SI, @bem_si, yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat BEM SI, Herianto.
“Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan kepada BEM SI mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkam dan menyengsarakan rakyat, di mata negara kesatuan republik Indonesia UUD 45 dan Pancasila harus di implementasikan dengan sebenar-benarnya kepada rakyat Indonesia,” demikian bunyi surat instruksi terkait aksi.
“Oleh karena itu, saatnya #AdiliJokowi dan evaluasi total kabinet merah putih yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran,” lanjut surat tersebut.
2. 1.623 Personel Disiagakan
Untuk memastikan keamanan selama aksi unjuk rasa yang digelar oleh BEM SI, pihak kepolisian menurunkan 1.623 personel gabungan. Personel ini terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, serta petugas dari Pemerintah Provinsi Jakarta dan instansi terkait lainnya.
Penempatan pasukan dilakukan di beberapa titik di sekitar Bundaran Patung Kuda, yang menjadi lokasi utama aksi, hingga kawasan depan Istana Negara.
3. 13 Tuntutan Massa
Dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ tersebut, massa menyampaikan 13 tuntutan yang dibacakan oleh Bagas Wisnu, Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi. Beberapa tuntutan mereka antara lain:
1. Pendidikan gratis dan batalkan pemangkasan anggaran
2. Cabut proyek bermasalah dan wujudkan reforma agraria
3. Tolak revisi UU Minerba
4. Hapuskan multifungsi ABRI
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk perlindungan hak
6. Cabut Instruksi Presiden No. 1/2025
7. Evaluasi program makan bergizi gratis
8. Realisasikan tunjangan kinerja dosen
9. Desak Perppu untuk pemberantasan korupsi
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan yang memperkuat imunitas aparat
11. Rombak Kabinet Merah Putih untuk efisiensi
12. Tolak revisi tata tertib DPR yang berpotensi disalahgunakan
13. Reformasi Kepolisian untuk mengurangi represifitas dan meningkatkan profesionalisme
4. Diwarnai Kericuhan
Aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ berakhir sekitar pukul 20.20 WIB. Namun, sebelum massa membubarkan diri, sempat terjadi kericuhan.
Sejumlah mahasiswa melemparkan botol plastik, bilah kayu, dan sampah ke arah polisi, serta melakukan aksi pembakaran dan berusaha menjatuhkan barikade beton yang dipasang aparat keamanan. Meskipun demikian, polisi tetap tenang dan terus mengimbau massa untuk tetap tertib serta menghindari provokasi.
Polisi beberapa kali menghimbau agar aksi dihentikan. Himbauan pertama disampaikan pada pukul 18.05 WIB, namun tidak diindahkan oleh massa. Setelah api pembakaran ban mulai padam, massa akhirnya berangsur-angsur meninggalkan lokasi demonstrasi.
5. Istana Bantah Efisiensi Pendidikan
Menanggapi aksi demonstrasi yang berlangsung, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tak melakukan pemangkasan anggaran untuk sektor pendidikan.
Hasan Nasbi menjelaskan, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan beasiswa tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
“Beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa Presiden tegas sekali biaya operasional perguruan tinggi, KIP kuliah dan beasiswa sama sekali ga boleh dikurangi,” kata Hasan, di Istana Negara, Senin (17/2/2025). (hen)