Mojokerto, Blok-a.com – Polres Mojokerto menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dalam upaya penataan dan penertiban aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Langkah tersebut terutama menyasar aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolres Mojokerto AKBP Dr. (C) Andi Yudha Pranata, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan Polres Mojokerto menjadi bagian dari Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto.
Keterlibatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Mojokerto.
“Polres Mojokerto bergabung dan menjadi bagian dari Tim Terpadu sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto. Ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap upaya penataan dan penertiban aktivitas pertambangan, khususnya yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Andi Yudha.
Menurutnya, penanganan persoalan pertambangan MBLB membutuhkan koordinasi lintas sektor. Karena itu, Polres Mojokerto akan mendukung langkah pemerintah daerah melalui upaya pencegahan, edukasi dan pembinaan, hingga penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Seluruh tahapan tersebut, kata dia, akan dilakukan secara profesional, proporsional dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Sinergi antarinstansi harus tetap ditempatkan dalam koridor tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi bukan komando, sinergi bukan subordinasi, pengamanan bukan intervensi, dan penegakan hukum bukan keberpihakan,” ujarnya.
Andi Yudha menambahkan, kerja sama Polres Mojokerto dengan Pemkab Mojokerto dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian. Khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, kepolisian tidak hanya mengedepankan aspek penindakan. Upaya preventif dan pembinaan juga menjadi bagian penting untuk mendorong aktivitas pertambangan agar berjalan secara tertib, legal, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan adanya Tim Terpadu, diharapkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan MBLB di wilayah Kabupaten Mojokerto dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Aktivitas pertambangan yang memenuhi ketentuan diharapkan dapat berjalan dengan tertib, sementara kegiatan yang melanggar aturan dapat ditangani sesuai mekanisme hukum.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh proses berjalan sesuai aturan, kewenangan masing-masing lembaga dihormati, dan masyarakat mendapatkan perlindungan. Kami bersama pemerintah daerah berkomitmen menjaga Mojokerto tetap aman, tertib dan kondusif,” pungkasnya.
Sinergi Polres Mojokerto bersama Pemkab Mojokerto dan Forkopimda diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola pertambangan MBLB yang tertib, berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan daerah.(Sya)