SK Mutasi Perangkat Desa Brangkal Mojokerto Dipersoalkan, Kuasa Hukum Soroti Nomor Ganda hingga Dugaan Cacat Administrasi

Kuasa hukum para perangkat desa, Syarahuddin atau akrab disapa Reza di ruang kerjanya (foto: blok-a.com/Syahrul Wijaya)
Kuasa hukum para perangkat desa, Syarahuddin atau akrab disapa Reza di ruang kerjanya (foto: blok-a.com/Syahrul Wijaya)

Mojokerto, blok-a.com – Kebijakan mutasi jabatan empat perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, terus menuai polemik. Kali ini, proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Brangkal menjadi sorotan, setelah kuasa hukum perangkat desa yang dimutasi menemukan sejumlah kejanggalan administrasi dan dugaan pelanggaran prosedur.

Kuasa hukum para perangkat desa, Syarahuddin atau akrab disapa Reza, menilai SK mutasi tersebut bermasalah. Mulai dari kesamaan nomor keputusan hingga perbedaan dokumen rekomendasi pejabat berwenang. Bahkan, pihaknya menduga terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam kebijakan tersebut.

Masalah Temuan Kuasa Hukum

Salah satu temuan yang dipersoalkan adalah adanya dua SK dengan nomor identik, yakni SK milik Muklasin dan Imam Bukhori yang sama-sama menggunakan nomor 52.

“Ada kesamaan nomor SK miliknya Muklasin dan Imam Bukhori, sama-sama nomor 52,” kata Reza kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Reza, kesamaan nomor keputusan perlu dipertanyakan karena masing-masing SK tersebut merupakan keputusan individual, bukan keputusan kolektif yang diterbitkan dalam satu dokumen untuk beberapa orang.

“Ini SK-nya kan individu, bukan kolektif. Tapi temuan kami kok nomornya sama. Kan aneh, masa administrasi pemerintahan seperti ini,” sambungnya.

Ia menjelaskan, dalam tata naskah dinas, setiap keputusan yang berdiri sendiri dan mengatur objek maupun kepentingan berbeda seharusnya memiliki nomor tersendiri sesuai ketentuan penomoran administrasi.

Terlebih, SK yang berkaitan dengan status personal, seperti mutasi jabatan, pengangkatan maupun kenaikan pangkat, merupakan keputusan individual yang semestinya diterbitkan secara terpisah dengan nomor berbeda.

“Menurut aturan tata naskah dinas, setiap dokumen keputusan yang berdiri sendiri dan mengatur hal berbeda wajib memiliki nomor urut yang berbeda sesuai tanggal penerbitan. Untuk keputusan yang menyangkut status personal seperti mutasi, kenaikan pangkat, atau pengangkatan jabatan individu, setiap orang harus mendapatkan SK terpisah dengan nomor yang berbeda, kan seperti itu,” jelasnya.

Selain persoalan nomor SK, pihak kuasa hukum juga menemukan perbedaan dokumen rekomendasi yang menjadi dasar penerbitan keputusan mutasi.

Menurut Reza, dokumen rekomendasi untuk Muklasin disebut berasal dari Bupati Mojokerto. Sementara itu, dokumen rekomendasi milik perangkat desa lainnya disebut berasal dari Sekretaris Daerah (Sekda).

“Surat rekomendasi berbeda antara milik Muklasin dan yang lain. Yang milik Muklasin surat rekomendasi dari bupati, sedangkan yang lain rekomendasi dari sekda,” ungkapnya.

Atas sejumlah temuan tersebut, pihak kuasa hukum mendesak Pemerintah Desa Brangkal untuk mengevaluasi dan mencabut keputusan mutasi yang telah diterbitkan.

“Kemudian mencabut surat keputusan Kepala Desa Brangkal dan mengembalikan klien kami ke jabatan semula,” tegas Reza.

Soroti Prosedur dan Dasar Hukum Mutasi

Tidak hanya persoalan administrasi, pihak perangkat desa melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan keberatan secara yuridis terhadap penerbitan SK Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026.

Mereka menilai proses mutasi perangkat desa seharusnya dilaksanakan melalui tahapan dan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Adapun tahapan mutasi perangkat desa yang menjadi perhatian pihak kuasa hukum meliputi:

  1. Kepala desa dan perangkat desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana mutasi antarjabatan di lingkungan pemerintahan desa. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
  2. Perangkat desa yang bersedia dimutasi menyusun dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan dimutasi.
  3. Berdasarkan hasil musyawarah dan surat pernyataan tersebut, kepala desa mengajukan permohonan rekomendasi mutasi kepada camat.
  4. Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan paling lambat tujuh hari kerja.
  5. Jika disetujui, kepala desa mengajukan usulan mutasi kepada bupati sebagai tindak lanjut rekomendasi camat.
  6. Bupati memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan paling lambat 20 hari kerja.
  7. Apabila disetujui, kepala desa menerbitkan SK tentang mutasi jabatan perangkat desa.
  8. Berdasarkan SK tersebut, kepala desa melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap perangkat desa yang dimutasi.

Pihak kuasa hukum berpandangan bahwa mekanisme mutasi tersebut harus mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Khususnya Pasal 7 ayat (4), juncto Pasal 25A ayat (4a) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Dalam ketentuan tersebut, pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan melalui mekanisme mutasi jabatan antarperangkat desa di lingkungan pemerintahan desa.

Namun, pihak perangkat desa menilai mutasi semestinya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, terutama apabila terdapat kekosongan jabatan yang nyata.

Faktanya, menurut mereka, sebelum kebijakan mutasi diberlakukan, kekosongan jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Desa Brangkal hanya terdapat pada satu posisi. Karena itu, proses pengisian jabatan dinilai harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, mereka mempertanyakan urgensi rotasi jabatan karena tidak disertai adanya catatan pelanggaran kinerja dari perangkat desa yang bersangkutan.

“Bahwa sampai saat ini klien kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan dengan baik, disiplin, dan tanpa adanya catatan pelanggaran kinerja,” kata Reza.

Pihak kuasa hukum juga menilai kebijakan rotasi berantai tersebut justru menimbulkan persoalan baru. Alih-alih menyelesaikan kekosongan jabatan, mutasi tersebut disebut mengakibatkan munculnya kekosongan pada posisi strategis dalam struktur pemerintahan desa, yakni Sekretaris Desa (Sekdes).

Atas dasar itu, empat perangkat desa menyatakan keberatan secara formil maupun materiil terhadap penerbitan SK Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena diduga mengandung tindakan kesewenang-wenangan.

Pemdes Brangkal Klaim Mutasi Sudah Sesuai Aturan

Sementara itu, Pemerintah Desa Brangkal tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan pihak perangkat desa melalui kuasa hukumnya.

Menanggapi surat keberatan tertanggal 10 November 2026, Kepala Desa Brangkal, Nur Ely Suryani, menyatakan bahwa seluruh rangkaian proses mutasi telah dilaksanakan sesuai koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nur Ely menegaskan bahwa mutasi perangkat desa merupakan bagian dari kewenangan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

“Mutasi adalah wewenang Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU No. 6 Tahun 2014 jo UU No. 3 Tahun 2024, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, termasuk melakukan mutasi jabatan antarperangkat desa,” ujar Nur Ely sebagaimana dikutip dalam surat jawaban yang disampaikan kepada pihak kuasa hukum.

Ia juga menyebut bahwa mekanisme mutasi telah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 juncto Pasal 25A ayat (4a) Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur pengisian jabatan perangkat desa melalui mekanisme mutasi antarperangkat.

Menurut Nur Ely, seluruh tahapan administratif juga telah dilalui, mulai dari musyawarah hingga mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.

“Mutasi ini telah melalui musyawarah, rekomendasi Camat Sooko, dan rekomendasi Bupati Mojokerto, kemudian diterbitkan SK Mutasi dan dilaksanakan pelantikan pada 9 November 2026,” terangnya.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara pihak perangkat desa dan Pemerintah Desa Brangkal tersebut, polemik mutasi empat perangkat desa kini masih menjadi persoalan.

Pihak perangkat desa meminta SK mutasi dicabut dan jabatan dikembalikan seperti semula, sedangkan pemerintah desa bersikukuh bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.(Sya)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com

Jurnalis blok-a.com yang memfokuskan liputan pada isu lingkungan hidup, hukum dan kriminal, sosial, politik, dan peristiwa terkini di Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Jombang.