PN Kepanjen Tidak Tahu Kalau Dilaporkan ke KY oleh Pengacara di Malang

Nampak depan PN Kepanjen Malang (blok-a/bob)
Nampak depan PN Kepanjen Malang (blok-a/bob)

Kabupaten Malang, blok-a.com – Pengadilan Negeri Kepanjen Malang buka suara terkait pelaporan kasus sengketa lahan dengan perkara nomor 203/Pdt.G/2022/PN Kepanjen ke Komisi Yudisial (KY).

Sekadar diketahui, PN Kepanjen Malang dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga menyalahi aturan dalam sengketa tersebut.

Pelapornya sendiri ialah pengacara tergugat sengketa lahan, Sumardhan.

Humas PN Kepanjen Malang, Reza Aulia mengaku belum mengetahui laporan itu. Pemberitahuan terkait laporan itu pun belum ia terima.

“Putusan Majelis Hakim Berujung Laporan Ke KY, Inilah Tanggapan Humas PN Kepanjen Malang

“Laporan pengacara sumardhan terhadap Majelis Hakim dengan perkara nomor 203/Pdt.G/2022/PN Kepanjen sampai saat ini kami belum mendapat pemberitahuan terhadap laporan tersebut dari KY,” jelas Reza saat di konfirmasi Surabayapost.id, Senin (17/04/2023).

Oleh karena tidak tahu pelaporan itu, pihaknya belum bisa memberikan komentar. Dia akan berkomentar jika memang benar ada laporan ke KY.

“Jadi kami saat ini belum dapat berkomentar dan posisi perkara saat ini, sedang dalam upaya hukum banding, Oleh karena itu, mari kita hormati proses perkara tersebut,”ucapnya singkat.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Putusan sengketa lahan PT Noto Joyo Nusantara di Karangploso, Kabupaten Malang yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Malang dalam perkara No.203/Pdt.G/2022/PN.Kpn pada 4 April 2023 lalu, dianggap menyalahi aturan. Kini, hakim yang memutus perkara perdata itu dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY).

Sumardhan, SH, MH selaku kuasa hukum Bambang Setyawan, salah satu pemilik modal perusahaan menjelaskan, majelis Hakim membuat suatu putusan dengan mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat.

Menurutnya, jika hakim menambahkan Amar putusannya yang tidak diminta, jelas melanggar kode Etik.

” Apabila Hakim mengabulkan sesuatu yang tidak diminta bahkan menambah didalam amar putusannya, hakim dapat disebut melanggar kode etik sebagaimana diatur keputusan bersama MA dan KY,” terang Sumardhan.

Sumardhan menilai bahwa tindakan hakim melanggar azas ultra petita. Dimana, hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Hal itu juga bisa disebut ultra petitum yang artinya penjatuhan putusan yang melampaui dari yang diminta oleh penggugat.

“Setiap putusan pengadilan harus punya dasar hukum. Hakim juga harus profesional, sehingga hakim tidak boleh salah dalam memutus perkara,” pungkasnya. (bob)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?