blok-a.com – Tragedi Kanjuruhan kini memasuki pelimpahan berkas perkara dari kepolsian ke kejaksaan.
Dalam pelimpahan berkas perkara itu ada istilah seperti P18, P19, hingga P21. Apa sebenarnya arti istilah tersebut?
Berikut blok-a.com merangkumnya:
Baik P18, P19, atau P21 adalah kode untuk menunjukkan status dari berkas perkara yang sedang ditangani.
Penetapan status berkas ini dilakukan oleh Kejaksaan terhadap berkas dari penyidik kepolisian. Adapun kode tersebut, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
Berdasarkan, Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara wajib diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
Kemudian, penuntut umum akan menilai apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.
Merujuk pada Pasal 110 ayat (2) KUHAP, apabila masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk untuk dilengkapi. Hasil penyidikan yang belum lengkap ini, berkasnya disebut dengan P18.
Sementara itu, saat dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi, maka disebut dengan istilah P19. Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (3), begitu berkas P19, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum.
Apabila penuntut umum menilai hasil penyidikan sudah lengkap, maka status berkas perkara menjadi P21.
Sementara itu, saat ini di proses pelimpahan berkas Tragedi Kanjuruhan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan berkas perkara ke kepolisian alias prosesnya masih P19.
Kode administrasi perkara pidana
Selain P18, P19, dan P21, ada pula kode lain untuk menyatakan status tertentu dari proses penanganan tindak pidana.
Dikutip dari Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tertanggal 1 November 2001, berikut macam-macam kode administrasi perkara tindak pidana:
1. P1: Penerimaan laporan (tetap)
2. P2: Surat perintah penyelidikan
3. P3: Rencana penyelidikan
4. P4: Permintaan keterangan
5. P5: Laporan hasil penyelidikan
6. P6: Laporan terjadinya tindak pidana
7. P7: Matrik perkara tindak pidana
8. P8: Surat perintah penyidikan
9. P8A: Rencana jadwal kegiatan penyidikan
10. P9: Surat panggilan saksi/tersangka
11. P10: Bantuan keterangan ahli
12. P11: Bantuan pemanggilan saksi/ahli
13. P12: Laporan pengembangan penyidikan
14. P13: Usul penghentian penyidikan/penuntutan
15. P14: Surat perintah penghentian penyidikan
16. P15: Surat perintah penyerahan berkas perkara
17. P16: Surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana
18. P16A: Surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana
19. P17: Permintaan perkembangan hasil penyelidikan P18: Hasil penyelidikan belum lengkap
20. P19: Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi
21. P20: Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis
22. P21: Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap
23. P21A: Pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap
24. P22: Penyerahan tersangka dan barang bukti
25. P23: Surat susulan penyerahan tersangka dan barang bukti
26. P24: Berita acara pendapat
27. P25: Surat perintah melengkapi berkas perkara
28. P26: Surat ketetapan penghentian penuntutan
29. P27: Surat ketetapan pencabutan penghentian penuntutan
30. P28: Riwayat perkara
31. P29: Surat dakwaan
32. P30: Catatan penuntut umum
33. P31: Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)
34. P32: Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk mengadili
35. P33: Tanda terima surat pelimpahan perkara APB/APS
36. P34: Tanda terima barang bukti
37. P35: Laporan pelimpahan perkara pengamanan persidangan
38. P36: Permintaan bantuan pengawalan/pengamanan persidangan
39. P37: Surat panggilan saksi ahli/terdakwa/terpidana
40. P38: Bantuan panggilan saksi/tersangka/terdakwa
41. P39: Laporan hasil persidangan
42. P40: Perlawanan jaksa penuntut umum terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri/penetapan hakim
43. P41: Rencana tuntutan pidana
44. P42: Surat tuntutan
35. P43: Laporan tuntuan pidana
46. P44: Laporan jaksa penuntut umum segera setelah putusan
47. P45: Laporan putusan pengadilan
48. P46: Memori banding
49. P47: Memori kasasi
50. P48: Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan
51. P49: Surat ketetapan gugurnya/hapusnya wewenang mengeksekusi
52. P50: Usul permohanan kasasi demi kepentingan hukum
53. P51: Pemberitahuan pemidanaan bersyarat
54. P52: Pemberitahuan pelaksanaan pelepasan bersyarat
55. P53: Kartu perkara tindak pidana. (bob)