Mojokerto, blok-a.com – Mutasi empat perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, menuai polemik. Kebijakan yang berujung pelantikan pada 9 November 2026 tersebut dipersoalkan karena diduga tidak sesuai prosedur dan dinilai mengandung unsur kesewenang-wenangan.
Keberatan itu disampaikan secara resmi oleh empat perangkat desa melalui kuasa hukum dari Firma Hukum SSA Al-Wahid. Mereka melayangkan surat keberatan kepada Kepala Desa Brangkal sekaligus meminta pembatalan Surat Keputusan (SK) mutasi Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026.
Empat perangkat desa yang mempersoalkan kebijakan tersebut yakni Muklasin, Muhammad Nasrulloh, Andi Habirudin, dan Imam Bukhari.
Ketua tim advokat SSA Al-Wahid, Syarahuddin alias Reza, mengatakan pihaknya menilai proses mutasi tersebut diduga melanggar mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
“Klien kami telah dimutasi dan dilaksanakan pelantikan tanpa dihadiri oleh klien kami pada 9 November 2026. Perpindahan jabatan antarperangkat desa ini tidak benar karena menabrak mekanisme yang ada,” ujar Reza, Rabu (11/11/2026).
Menurut Reza, kebijakan mutasi tersebut juga dinilai janggal karena kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Desa Brangkal disebut hanya terjadi pada posisi Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan. Namun, kepala desa justru melakukan rotasi terhadap empat perangkat desa sekaligus.
Bahkan, jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) yang ditinggalkan akibat mutasi tersebut hingga kini disebut masih kosong.
Berdasarkan empat SK yang dipersoalkan, Andi Habirudin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Desa digeser menjadi Kasi Pelayanan. Imam Bukhari yang sebelumnya menjabat Kasi Pelayanan dipindahkan menjadi Kaur Keuangan.
Sementara Muklasin yang sebelumnya menjabat Kepala Dusun Brangkal dimutasi menjadi Kaur Umum dan Perencanaan. Sedangkan Muhammad Nasrulloh yang sebelumnya menjabat Kaur Keuangan dipindahkan menjadi Kepala Dusun Brangkal.
Reza menegaskan, mutasi perangkat desa semestinya dilakukan melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya musyawarah kepala desa bersama perangkat desa, pembuatan berita acara, hingga surat pernyataan kesanggupan perangkat desa untuk dimutasi.
Selain itu, menurut pihaknya, proses tersebut juga harus dilengkapi rekomendasi tertulis dari camat serta usulan kepada bupati sebelum keputusan mutasi diterbitkan dan dilaksanakan.
“Semua ada mekanisme yang harus dilalui. Tidak bisa kepala desa langsung memutuskan mutasi tanpa memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Pihak kuasa hukum juga menyebut keempat kliennya selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Mereka mengaku tidak mengetahui adanya catatan pelanggaran kinerja yang menjadi dasar dilakukannya mutasi.
Atas dasar itu, melalui surat keberatan yang telah dilayangkan, pihaknya meminta Kepala Desa Brangkal mencabut empat SK mutasi tersebut dan mengembalikan posisi masing-masing kliennya ke jabatan semula.
Kuasa hukum memberikan tenggang waktu tujuh hari sejak surat keberatan diterima untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian dari pemerintah desa.
Apabila tidak ada respons maupun penyelesaian, pihaknya menyatakan siap menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Pengaduan juga akan disampaikan kepada Bupati Mojokerto dan DPRD Kabupaten Mojokerto.
“Kami akan ke dewan dulu, ke bupati. Jika tidak ada titik temu, akan kami gugat ke PTUN Surabaya,” pungkas Reza.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Kepala Desa Brangkal terkait keberatan dan tudingan yang disampaikan empat perangkat desa tersebut. Konfirmasi kepada pihak pemerintah desa diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar serta prosedur pelaksanaan mutasi tersebut.(Sya)