Kota Malang, blok-a.com – Kantor Advokat Edan Law menyatakan siap menempuh langkah hukum terkait terbitnya tiga Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam kurun waktu satu bulan. Hal itu disampaikan langsung oleh Sumardhan, dalam keterangan persnya pada Rabu (30/7/2025).
Kasus ini bermula adanya konfilik internal organisasi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PTPGRI) yang menanungi Universitas Kanjuruhan Malang. Dalam kasus tersebut, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan tiga AHU dalam kurun waktu satu bulan pada obyek hukum yang sama.
Sumardhan mengatakan ada tiga AHU yang diterbitkan namun memuat susunan kepengurusan yang berbeda-beda akan tetapi mengatasnamakan PPLP-PTPGRI. Menurutnya, kondisi ini melahirkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memicu konflik internal di masyarakat maupun organisasi.
“Dalam satu bulan, AHU bisa terbit sampai tiga kali. Ini yang kami persoalkan dari segi kepastian hukum,” jelasnya.
Dalam salah satu AHU tersebut, disebutkan namanya Agus Priyono sebagai ketua merangkap anggota, namun di akta lain menyebut Christea Frisdiantara sebagai ketua. Sumardhan sebagai kuasa hukum dari Christea menduga telah terjadi pelanggaran serius dalam proses administratif, khususnya pada instansi terkait yang menerbitkan AHU dalam waktu singkat.
“Padahal kalau dari klien saya, mengurusnya sudah dua tahun yang lalu. Ini pun terbit pada tanggal 26 Juli 2025 setelah mengajukan keberatan,” jelasnya.
Sedangkan AHU tanggal 29 Juli 2025 yang menjelaskan Agus Priyono sebagai ketua terbit pada hari yang sama. Hal itu menurut Sumardhan tidak wajar, mengingat prosedur pengurusan AHU membutuhkan verifikasi yang panjang dan kompleks.
“Saya yakin tidak akan selesai dalam satu hari. Kita ngurus KTP saja di satu wilayah bisa berminggu-minggu, apalagi AHU yang cakupannya se-Indonesia,” ungkapnya.
Selain mempersoalkan proses administrasi, pihaknya juga menduga telah terjadi tindak pidana dalam proses terbitnya salah satu akta tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke pihak kepolisian.
“Akta lahir dari notaris, tapi kami menduga ada yang tidak benar di AHU secara administrasi. Kalau ini betul-betul terjadi, ini tragedi bagi lembaga negara. Satu institusi bisa menerbitkan tiga akta dalam satu bulan tanpa pembatalan sebelumnya,” tegasnya.
Melihat keganjilan tersebut, Sumardhan juga menyampaikan rencana untuk melaporkan hal ini ke DPR maupun Presiden Republik Indonesia agar ada pengawasan terhadap operasional kementerian terkait.
“Kalau tidak dilakukan pengawasan, ini bisa menjadi preseden buruk. Kami ingin negara hadir memberi kepastian hukum. Kalau tidak, masyarakat akan jadi korban dari konflik internal yang seharusnya bisa dicegah,” pungkasnya. (yog)