Psikotes Siswa Baru SMPN 17 Gresik Tuai Apresiasi, Orang Tua Nilai Transparan dan Bermanfaat

Teks foto : Sosialisasi MPLS program sekolah bersama wali murid dan Komite di aula UPT SMPN 17 Gresik.(blok-a.com/ivan)
Teks foto : Sosialisasi MPLS program sekolah bersama wali murid dan Komite di aula UPT SMPN 17 Gresik.(blok-a.com/ivan)

Gresik, blok-a.com – Di tengah sorotan terkait pelaksanaan psikotes peserta didik baru di UPT SMPN 17 Gresik, sejumlah wali murid justru memberikan dukungan.

Mereka menilai asesmen tersebut bermanfaat untuk memetakan karakter, bakat, minat, hingga kemampuan akademik anak sejak awal masuk sekolah.

Dukungan itu disampaikan menyusul munculnya pemberitaan yang menyoroti biaya psikotes sebesar Rp65 ribu. Menurut para wali murid, informasi yang berkembang perlu dilihat secara utuh karena pihak sekolah telah menjelaskan mekanisme pelaksanaan psikotes melalui forum sosialisasi.

Kepala UPT SMPN 17 Gresik, Drs. Rokhimin, mengatakan sosialisasi telah digelar pada 10 Juli 2026 dengan menghadirkan pihak sekolah, Komite Sekolah, serta seluruh wali murid peserta didik baru.

Dalam pertemuan tersebut, kata Rokhimin, sekolah menegaskan bahwa psikotes bukan syarat penerimaan siswa baru dan tidak bersifat wajib.

Orang tua diberikan pilihan untuk mengikuti psikotes yang difasilitasi sekolah atau menggunakan hasil psikotes dari lembaga lain.

“Psikotes ini hanya untuk membantu memetakan karakter, potensi, dan kemampuan peserta didik sebagai salah satu pertimbangan dalam pembagian kelas. Jadi bukan syarat diterima di SMPN 17 Gresik,” ujar Rokhimin, Minggu (12/7/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan psikotes dilakukan oleh lembaga psikologi profesional dari Surabaya yang bekerja sama dengan sekolah.

Karena itu, biaya Rp65 ribu merupakan tarif yang ditetapkan lembaga penyelenggara, bukan pungutan yang ditetapkan sekolah maupun masuk sebagai penerimaan sekolah.

“Semua sudah kami sampaikan secara terbuka saat sosialisasi. Pada saat itu tidak ada wali murid yang menyampaikan keberatan ataupun penolakan,” imbuhnya.

Rokhimin menegaskan sekolah tidak menutup diri apabila Dinas Pendidikan maupun aparat pengawas ingin melakukan klarifikasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menjalankan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, salah satu wali murid, Istiqomah, warga PPS, Desa Suci, Kecamatan Manyar, mengaku mendukung pelaksanaan psikotes yang difasilitasi sekolah. Putranya saat ini sedang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di UPT SMPN 17 Gresik.

Menurut Istiqomah, psikotes akan membantu orang tua maupun guru mengenali potensi anak sehingga proses pembelajaran bisa lebih tepat sasaran.

“Saya mengapresiasi program ini. Orang tua jadi mengetahui potensi dan karakter anak sejak awal. Soal biaya Rp65 ribu juga menurut saya masih sangat terjangkau, apalagi tidak ada paksaan dari sekolah,” katanya.

Hal senada disampaikan Irvan Rahardjo, warga Kelurahan Lumpur, yang juga hadir dalam sosialisasi bersama pihak sekolah dan komite.
Ia mengatakan seluruh mekanisme pelaksanaan psikotes telah dipaparkan secara terbuka kepada wali murid.

“Saya ikut hadir saat sosialisasi tanggal 10 Juli. Semua dijelaskan secara rinci dan sepanjang yang saya lihat tidak ada orang tua yang menyampaikan keberatan. Karena itu saya menyayangkan jika justru muncul anggapan yang berbeda dari pihak yang tidak mengikuti forum tersebut,” ungkap Irvan.

Irvan bahkan mengaku sempat membandingkan tarif psikotes di sejumlah lembaga psikologi di Surabaya dan Gresik. Hasilnya, biaya yang dikenakan umumnya berkisar antara Rp275 ribu hingga Rp500 ribu, bergantung pada materi tes.

“Kalau dibandingkan dengan tarif di luar, biaya Rp65 ribu ini jauh lebih murah. Justru menurut saya sekolah membantu orang tua dengan menghadirkan layanan psikotes yang biayanya terjangkau,” ujarnya.

Ia berharap apabila masih ada wali murid yang memerlukan penjelasan, dapat menyampaikannya langsung kepada Komite Sekolah maupun pihak sekolah agar persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.

“Kami sebagai orang tua siswa sudah diberikan nomor kontak komite. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau keberatan, sebaiknya disampaikan langsung agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya. (ivn/bob)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com