Kota Malang, blok-a.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia (RI), Budi Santoso memantau kegiatan gerakan pangan murah yang digelar di Perumda Tunas Kota Malang, Kamis (19/12/2024).
Dalam kesempatan itu, Budi meminta kegiatan gerakan pangan murah terus digalakkan menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
Gerakan pangan murah menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.
Di gerakan pangan murah, seluruh harga sembako yang dijual bakal murah alias di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Budi mengatakan, adanya kegiatan gerakan pangan murah bisa menjadi salah satu solusi untuk menstabilkan harga dan stok bahan pokok atau sembako.
“Kita menyediakan gerakan pangan murah untuk menjaga supaya harga pangan jelang Nataru ini stabil,” ujar Budi, Kamis (19/12/2024).
Budi menambahkan, pihaknya terus memantau dan memastikan suplai pasokan sembako tetap aman dan tidak ada keterlambatan.
“Maka, kita rutin melakukan gerakan pangan murah, khususnya saat jelang Nataru. Hal ini menunjukkan juga, banyak masyarakat datang, sehingga permintaan tinggi,” terangnya.
Dalam kegiatan gerakan pangan murah ini, tentunya seluruh harga sembako dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Contohnya ialah Minyak Kita dijual dengan harga Rp 15 ribu di gerakan pangan murah. Sementara di pasaran harganya masih Rp 15.500.
Kemudian, pasokan Minyak Kita juga dilebihkan, karena itu merupakan salah satu bahan pokok yang kerap kali langka saat momen-momen tertentu.
“Di lapangan kita buktikan pasokan cukup dan harga tidak naik. Kita antisipasi dengan cara ini (gerakan pangan murah) selain memastikan ke produsen dan distributor,” ujarnya.
Budi menerangkan, dengan adanya gerakan pangan murah ini sebagai salah satu jurus jitu untuk tetap menstabilkan ketersediaan Minyak Kita mulai tahun 2025 mendatang m
Sekadar informasi, Minyak Kita tidak termasuk dalam kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diproyeksikan akan naik 12 persen pada tahun 2025 mendatang oleh Pemerintah Pusat
“Sebenarnya kita ada sistem SP2KP (Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional). Jadi untuk memantau persediaan kebutuhan pokok,” ujarnya.
Budi menegaskan, pihaknya akan terus memantau terkait dengan stabilisasi stok dan harga bahan pokok. Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus berkoordinasi agar segera ditindaklanjuti jika ditemukan permasalahan.
“Misal di Malang, harga lagi mahal, pasti stok berkurang. Ini kita tindaklanjuti setiap hari. Jadi teman teman daerah harus melaporkan setiap hari dan kita pantau serta antisipasi,” tutupnya. (yog/bob)