Mojokerto, blok-a.com – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Senin (16/12/2024).
Dalam arahannya, Bupati Ikfina menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar anggota TPID untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan efektif. Ia menyoroti perbedaan mencolok harga komoditas cabai merah di Pasar Bangsal yang hanya Rp10.000 per kilogram, sementara di Pasar Pacet mencapai Rp38.000 per kilogram.
“Apakah ini pengambilan data yang perlu diperbaiki, atau memang faktanya demikian? Jika benar, ini menjadi pekerjaan rumah kita untuk menganalisa perbedaan harga komoditas dari 20 pasar yang sedang kita pantau di Kabupaten Mojokerto,” ujar Ikfina.
Bupati Ikfina juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan aplikasi Energi Smart untuk memantau perubahan harga komoditas secara real-time. Menurutnya, aplikasi ini dapat membantu intervensi cepat saat terjadi lonjakan harga di pasar.
“Instrumen Energi Smart ini sangat luar biasa. Ketika ada perubahan harga yang signifikan, intervensi seperti operasi pasar bisa langsung kita laksanakan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Selain itu, Bupati mengusulkan pemerataan program Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (Wulandari) di seluruh pasar di Kabupaten Mojokerto.
“Idealnya, jika kita memiliki 20 pasar, maka harus ada 20 Warung Wulandari. Dengan begitu, kita tidak perlu sering melakukan operasi pasar, cukup mengandalkan Wulandari untuk mengendalikan harga,” tambahnya.
Bupati Ikfina juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan bahan pangan guna menjaga stabilitas harga selama periode libur Nataru.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto sekaligus Ketua TPID, Teguh Gunarko, memberikan apresiasi atas kinerja tim TPID sepanjang tahun 2024.
Ia mengungkapkan bahwa inflasi di Kabupaten Mojokerto berhasil dikendalikan dengan baik, bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Fiskal.
“Dari target inflasi pemerintah pusat sebesar 2,5%, kita berhasil mencapai angka 1,82%. Ini capaian yang bagus dan mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi dan pusat,” ujar Teguh.
Meski demikian, Teguh mengingatkan bahwa harga-harga kebutuhan pokok cenderung fluktuatif menjelang Nataru. Oleh karena itu, program seperti pasar murah dan intervensi distribusi pangan harus dimaksimalkan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjaga kelancaran distribusi pangan, khususnya di wilayah terdampak bencana.
“Peran Bulog sangat krusial sebagai penstabil harga di Kabupaten Mojokerto. Ini harus menjadi perhatian bersama agar dinamika harga tetap terkendali,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah disiapkan, Pemkab Mojokerto optimistis dapat menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama Nataru. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi potensi inflasi serta menjaga kesejahteraan masyarakat.(sya/lio)