Surabaya, blok-a.com – “Nek koyok ngene lak rusak kabeh pemerintahan Iki, ngunu kok ngomong gak ngaku sampean (Kalau begini rusak semua pemerintahan. Kok nggak ngaku Anda?),” begitulah lontaran kekesalan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji biasa disapa Cak Armuji, saat mendatangi Kantor Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.
Di sebelah kiri Cak Armuji, duduk di sofa seorang pria yang mengenakan pakaian dinas putih hitam ala aparatur sipil negara (ASN).
Pertama nada bicara pria ini lantang dan percaya diri. Namun beberapa saat setelah Cak Armuji menanyakan kembali kepada Basir Zulkifli, warga yang mengurus surat petok hilang di depannya itu, pria ini mulai lemas.
Dialah Muhammad Ilyas, Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Bangkingan, yang terbukti telah menerima uang pungutan liar Rp30 juta dari masyarakat. Tentu saja mencoreng nama baik Pemkot Surabaya. Karena di banner depan kelurahan tertulis layanan gratis.
Dia ditemui Basir Zulkifli, warganya yang akan mengurus kehilangan petok tanah. Namun warga ini mengaku dimintai uang Rp60 juta. Nominal itu lantas dia tawar sampai turun jatuh di angka Rp30 juta.
Baca Juga: Video Viral Produksi Roti Kemasan Tak Layak, Netizen Minta BPOM Gelar Sidak
Mengingat pernyataan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menyatakan layanan umum di Surabaya gratis, Basir pun melaporkan hal ini di nomor hotline Wali Kota. Nomor 08113115777 langsung dikontak.
Aduan tersebut langsung direspons Wakil Wali Kota Armuji dengan mengajak Basir datang ke Kelurahan Bangkingan.
Semula Kasi Pemerintahan M Ilyas tidak mengakui, namun saat didatangi Armuji, ia tak berkutik.
“Sampean ini pernah ngurusi surat tanah warga ya, Terus minta uang Rp60 juta, atau Rp30 juta?,” ujar Armuji.
“Tidak Pak, tidak pernah,” ujar Ilyas, menjawab dengan senyum dipaksakan.
“Temenan tah?, Terus piye ceritane Pak Basir (bener? terus gimana ceritanya Pak Basir),” ujar Armuji, yang disambut cerita Basir yang membayar ke Ilyas.
“Ini bukti transfer nya,” ujar Basir
“Berarti sampean nerima duit. Pernah minta Rp30 juta ?,” ujar Armuji.
“Iya . Benar Pak. Pernah,” ujar Ilyas, merunduk.
“Ngunu ngomong gak nrimo. Wong jelas ngunu. Ojo o ngunu sing jelas jelas pungli. Ojo maneh sampean sing pungli, RT RW pungli ae dicopot karo Wali Kota, kok (gitu ngomong ga terima. Jelas begitu. Jangankan gitu yang jelas jelas pungli. Jangankan anda, RT RW pungli saja dilepas oleh Wali Kota),” ujarnya.
Armuji menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya tidak ingin warga Kota Surabaya jadi objek pungli. Dan akan menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Kasus ini direkam dan diunggah Armuji Wakil Wali Kota Surabaya melalui akun sosial media resminya.
Sontak video ini viral mendapat 24.300 like dan 2648 komentar dari netizen dengan disebarkan lebih dari 2548 kali.
Unggahan ini diberi tagar Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen penuh memberantas pungli.
Sebelumnya diceritakan bahwa Basir Zulkifli mengaku diberi surat kuasa Gatot untuk mengurus surat petok yang hilang di Kantor Kelurahan Bangkingan.
Dalam pengurusan itu, ia mengaku diminta Ilyas Kasi Pemerintahan Kelurahan Bangkingan untuk menyiapkan uang administrasi Rp60 juta.
“Katanya karena lahannya luas 5.320 meter berupa sawah,” kata Basir di video akun youtube Armuji.
Dari negosiasi disepakati Rp30 juta yang diserahkan Basir ke Ilyas. Namun sebulan sejak lima bulan lalu, surat tak kunjung selesai. Dan akhirnya diketahui LSM. Ilyas mengembalikan uang ke Basir via transfer.
Menindaklanjuti temuan itu, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengaku akan tetap memberi sanksi terberat bagi oknum PNS itu. Meski ia belum merinci bentuk hukuman yang diberikan.
“Kalau inu ada pungli, tapi sudah dikembalikan. Sanksinya sebenarnya berat. Meski sudah dikembalikan itu tidak menghilangkan bukti hukumnya,” kata Eri, kemarin.
Eri mengingatkan seluruh warga Surabaya untuk mengumpulkan barang bukti jika mendapati pungli serupa, dan segera melapor ke Pemkot Surabaya.
“Jadi warga kalau ada pungli kasih saja, setelah itu laporkan biar kapok,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya juga sudah berulang kali melakukan pembinaan terkait pungli. Namun masih saja ada oknum yang berani.
“Maka saya minta inspektorat untuk memberikan sanksi seberat-beratnya,” tegas Eri.
Masyarakat yang jadi korban pungli diminta melapor ke nomor khusus aduan pungli 08113115777.
Eri berjanji, jika terbukti, oknum yang bersangkutan akan dilaporkan pidana.(kim/lio)