Kota Malang, blok-a.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran APBN dan APBD. Meski demikian, mereka berharap pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini agar tidak menghambat kegiatan ekonomi yang melibatkan sektor perhotelan.
Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan aspirasi melalui Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak seharusnya mengorbankan industri yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Kami sepakat dengan efisiensi anggaran, tetapi kegiatan yang memiliki dampak luas sebaiknya tetap bisa dilakukan di hotel. Kami juga telah berupaya menyampaikan hal ini kepada pemerintah melalui BPP PHRI agar kebijakan ini ditinjau kembali,” ujar Agoes, Senin (10/2/2025).
Agoes menyoroti dampak kebijakan ini terhadap sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MiCE), yang menjadi andalan banyak hotel. Jika kebijakan diterapkan secara penuh, hotel yang mengandalkan kegiatan MiCE dikhawatirkan akan mengalami penurunan pendapatan. Meski hingga awal Februari 2025 belum ada penurunan keterisian kamar yang signifikan, kekhawatiran tetap ada di kalangan pelaku usaha.
“Hotel-hotel yang memiliki fasilitas konvensi sangat bergantung pada kegiatan MiCE dari pemerintah. Namun, sampai saat ini belum ada penurunan keterisian kamar secara signifikan. Yang ada baru kekhawatiran di kalangan pengusaha,” tambahnya.
Untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini, PHRI Kota Malang mendorong hotel-hotel mencari strategi kreatif agar tidak sepenuhnya bergantung pada kegiatan yang diadakan pemerintah.
Meski belum ada data pasti mengenai persentase keterisian hotel dari kegiatan MiCE, beberapa hotel di Kota Malang yang sering menjadi lokasi acara besar di antaranya Grand Mercure, Savana, Ijen Suites, dan Aria Gajayana. (yog/bob)