Kabupaten Malang, blok-a.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang terus menggencarkan sosialisasi anti golongan putih (golput) di tingkat desa, kecamatan, hingga lembaga pendidikan.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi hingga menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Sampai saat ini kami masih bergerak, teman PPK dan PPS tetap berjalan tiap bulan. Tiap bulan ada program wajib di tiap tingkatan, untuk kecamatan minimal dua kali. Dan faktanya, mereka lebih dari dua kali kegiatan,” ujar Mahardika kepada blok-a.com, Rabu (25/10/2023).
Sosialisasi tersebut juga dilakukan di tingkat KPU Kabupaten. Ia menyebut, pihaknya menerapkan berbagai metode sosialisasi anti golput. Salah satunya melalui pemutaran film ‘Kejarlah Janji’ yang menyasar pelajar maupun mahasiswa.
“Berbagai metode dan cara kita juga sudah mulai berjalan di peringatan hari santri kemarin pertama. Terus selanjutnya saat peringatan sumpah pemuda kita mau ada acara KPU goes to campus,” jelasnya.
Kemunculan Seruan Golput
Disinggung terkait seruan golput di kalangan keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang belakangan santer terdengar, Mahardika tidak dapat menjawab secara gamblang.
Sebab, menurutnya KPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal lebih, selain sebatas menyampaikan sosialisasi.
“Kita juga mengikuti dari media (seruan golput), statementnya yang kami sampaikan tetap sama. Apapun yang terjadi peristiwanya saya kira ada wilayah hukum yang menindaklanjuti hal tersebut,” tegasnya.
Kendati demikian, Mahardika berharap, untuk seluruh peserta pemilih yang sudah terdaftar daftar pemilih tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 medatang.
“Arahan kami melalui sosialisai ya kita berharap tetap saja, mereka yang sudah terdaftar mereka yang memiliki hak pilih tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Memilih yang terbaik sebagaimana yang diharapkan,” harapnya.
Di Pemilu 2019 silam, Mahardika mengatakan, ada sebanyak 20 persen tingkat golput di Kabupaten Malang.
Angka tersebut diketahui dari jumlah kehadiran peserta pemilih di masing-masing TPS di seluruh Kabupaten Malang.
“Alasan golput dari surut padangan kami ya mungkin karena faktor pekerjaan yang sedang di luar kota atau tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Ada karena ketidaktahuan, dan juga yang sengaja tidak datang ke TPS karena alasan tertentu,” pungkasnya. (ptu/lio)