Mojokerto, Blok-a.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu dan Pemilihan 2029.
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kelembagaan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya di Jalan Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (12/8/2026).
Giat Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Mojokerto
Kunjungan jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto tersebut merupakan bagian dari Giat Konsolidasi Demokrasi sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi profesi pers, dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Rombongan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dipimpin Ketua Bawaslu Dody Faizal. Ia didampingi sejumlah anggota, yakni Deni Mustopa selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), Aris Fakhruddin Asy’at selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Savitri Rindyana selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Syifa’uddin selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat.
Kedatangan jajaran Bawaslu disambut Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham, Sekretaris PWI Arif Rahman, serta sejumlah pengurus dan anggota PWI Mojokerto Raya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan demokrasi. Khususnya pentingnya peran pers dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menyampaikan informasi kepemiluan yang akurat, berimbang, terverifikasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana, S.Pd., mengatakan konsolidasi demokrasi tidak seharusnya hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung.
Menurutnya, masa non-tahapan justru menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi, meningkatkan literasi masyarakat, sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya pengawasan partisipatif.
“Bawaslu ingin terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Konsolidasi demokrasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, untuk memperkuat literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ujar Savitri.
Ia menjelaskan, sejumlah aspek menjadi perhatian dalam konsolidasi demokrasi tersebut. Di antaranya penguatan literasi demokrasi, analisis hukum kepemiluan, kesiapan data dan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Selain itu, Bawaslu juga membahas berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi. Mulai dari politik uang, penyebaran hoaks dan disinformasi, netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, hingga evaluasi penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Savitri menegaskan, pengawasan terhadap proses demokrasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, Bawaslu tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi berupaya menerapkan pendekatan jemput bola dengan membuka ruang komunikasi dan diskusi secara langsung.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, hingga berbagai ruang publik.
Sambutan Positif PWI Mojokerto
Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut positif kunjungan jajaran Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan insan pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, terlebih di tengah derasnya arus informasi digital yang membuat masyarakat semakin rentan terpapar hoaks maupun disinformasi.
“Pers mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menyesatkan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dengan insan pers sangat penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi masyarakat,” kata Aminuddin.
Ia menegaskan, PWI Mojokerto Raya siap menjadi bagian dari upaya edukasi publik dengan menghadirkan pemberitaan yang berpedoman pada kode etik jurnalistik, mengedepankan verifikasi informasi, serta memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Menuju Pemilu 2029, kita berharap demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat, kedewasaan politik, keterbukaan informasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat. PWI tentu siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang profesional,” tegasnya.
Aminuddin, yang juga merupakan reporter JTV, menambahkan bahwa kerja sama antara Bawaslu dan pers diperlukan untuk menciptakan ruang informasi publik yang sehat.
Menurutnya, media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Di sisi lain, pers juga memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawal setiap proses demokrasi secara kritis, independen dan konstruktif.
Kolaborasi tersebut dinilai semakin penting menjelang Pemilu dan Pemilihan 2029. Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat, kualitas informasi yang diterima publik, serta keterlibatan berbagai elemen dalam melakukan pengawasan.
Pertemuan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan PWI Mojokerto Raya diharapkan tidak berhenti pada kunjungan kelembagaan. Kedua pihak mendorong agar komunikasi dan kolaborasi dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi maupun pertukaran informasi.
Dengan sinergi antara Bawaslu dan insan pers, masyarakat diharapkan semakin mendapatkan akses terhadap informasi kepemiluan yang akurat sekaligus memiliki kemampuan untuk menyaring informasi di tengah derasnya arus informasi digital.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun demokrasi yang lebih sehat di Kabupaten Mojokerto serta menyongsong Pemilu 2029 yang demokratis, transparan, partisipatif dan berintegritas.(Sya)