Asosiasi BPD Banyuwangi Usulkan Pilkades Serentak di 51 Desa 25 Oktober 2023

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif (dok. blok-a.com/Kuryanto)
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif (dok. blok-a.com/Kuryanto)

Banyuwangi, blok-a.com – Di tengah aksi tuntutan perpanjangan masa jabatan Kades se Indonesia di Senayan, Selasa (17/1/2023) siang ini, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi, Rudi Hartono Latif mendesak Bupati Banyuwangi segera menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 51 desa.

Menurut Rudi, sapaan akrab Rudi Hartono Latif, penetapan waktu Pilkades ini untuk memberi kepastian warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri menjadi Kades.

“Jika ada kepastian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk memudahkan BPD untuk mempersiapkan segala kebutuhannya,” kata Rudi kepada blok-a.com.

Kebutuhan tersebut, kata Rudi, seperti mempersiapkan Anggara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Maupun pembentukan Panitia Pilkades di desa masing-masing.

Rudi mengungkapkan, adanya wacana pelaksanaan Pilkades akan digelar serentak di 51 Desa yang habis masa baktinya. Pasalnya, jabatan di 51 desa tersebut akan berakhir masa jabatannya pada 11 Desember 2023.

“Pelaksanaan Pilkades bisa dilaksanakan pada bulan September 2023 atau setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2025,” cetusnya.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi menjelaskan, jika mengacu moratorium Pilkades sejak awal bulan Oktober 2023 Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia

“Pada tanggal 14 Januari 2023, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.5.5/244/SJ perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si,” paparnya.

“Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota itu menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah. Melalui regulasi turunan dari UU Desa termaksud,” sambungnya.

Lebih lanjut, Rudi mengatakan, penyerentakan pelaksanaan Pilkades ini dinyatakan bisa dilaksanakan secara serentak satu kali pada hari dan tanggal yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Atau dapat dilaksanakan paling banyak dalam tiga gelombang dengan pertimbangan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Selain menyampaikan ketentuan – ketentuan tersebut, Surat Edaran yang diterbitkan dengan mempertimbangkan dukungan situasi yang kondusif untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang tahapan dan jadwal penyelenggaraannya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ini, juga menyampaikan bahwa Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023. Dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak 1 November 2023 Bupati/Wali Kota tidak diperkenankan menyelenggarakan Pilkades, hingga selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran ini, Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi mengusulkan kepada Bupati Banyuwangi agar segera menetapkan tanggal pelaksanaan Pilkades Serentak untuk gelombang 51 Desa.

Adapun tanggal yang diusulkan adalah pada hari Rabu, 25 Oktober 2023.

“Kenapa kami mengusulkan pada Rabu 25 Oktober 2023?, Pertimbangannya adalah agar Panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD memiliki waktu yang cukup untuk mengatur jadwal dan tahapannya,” ucapnya.

Pelaksanaanya bukan bulan September atau sebelum bulan September 2023. Sebab rentang waktunya lebih pendek.

Rudi membeberkan, BPD pada bulan Juli 2023 yaitu enam bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, berkirim surat kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatannya.

Setelah itu BPD membentuk Panitia Pilkades. Itu artinya Panitia Pilkades baru bisa dibentuk mulai bulan Juli 2023, untuk kemudian secara marathon melaksanakan teknis tahapan-tahapan Pilkades.

“Mengingat dinamika politik di Desa dan banyaknya tahapan yang harus dilaksanakan, Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi berharap Bupati menetapkan tanggal pelaksanaan Pilkades yang tidak terlalu pendek memberi rentang waktu untuk pelaksanaan seluruh tahapan-tahapannya. Agar Pilkades menjadi pesta demokrasi yang baik. Bukan terburu-buru asalkan ada coblosan. Namun kurang berkualitas lantaran kurang cukupnya waktu untuk sosialisasi dan lain sebagainya,” tandasnya.

Menurutnya, kualitas penyelenggaraan Pilkades pada setiap tahapannya, diharapkan mampu menghantarkan terpilihnya Kepala Desa yang berkualitas.

“Hari Rabu Wage Tanggal 25 Oktober 2023 adalah tanggal yang menurut Asosiasi BPD Banyuwangi sangat tepat. Atau jikapun tidak di tanggal 25, diharapkan tetap dilaksanakan di bulan Oktober 2023. Tidak perlu Pilkades diundur pelaksanaannya di Tahun 2025, karena adanya pembatasan moratorium,” sarannya.

Asosiasi BPD Banyuwangi menyerukan kepada BPD di 51 Desa yang akan melaksanakan Pilkades, agar sabar menunggu keputusan Bupati Banyuwangi. Dan jika nantinya sudah ditetapkan agar bisa merespon dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya tentang Pilkades. (kur/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?