Blok-a.com – Tagar #BoikotTrans7 mendadak ramai di berbagai platform media sosial sejak Senin (13/10/2025) malam hingga Selasa (14/10/2025). Gelombang kemarahan bermula dari tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Seruan boikot datang dari kalangan santri, alumni pesantren, hingga tokoh agama yang menilai tayangan tersebut melampaui batas etika jurnalistik dan merendahkan martabat kiai serta lembaga pesantren.
Awal Mula Kontroversi
Kisruh bermula dari program Xpose Uncensored yang tayang pada Senin, 13 Oktober 2025, dengan judul provokatif “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan di Pondok?” Tayangan tersebut secara spesifik menyoroti kehidupan di Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia.
Dalam tayangan itu, narator menyebutkan santri yang “ngesot demi menyalami kiai” dan menyoroti pemberian amplop kepada KH. Anwar Manshur, kiai sepuh Ponpes Lirboyo, sebagai bentuk eksploitasi. Cuplikan video menampilkan adegan santri berjalan jongkok saat mendekati kiai, hingga potongan klip seorang kiai yang turun dari mobil mewah.
Potongan video dari tayangan tersebut dengan cepat menyebar di TikTok dan Instagram, memicu gelombang kemarahan publik yang menilai konten tersebut menampilkan gambaran negatif dan menyesatkan tentang kehidupan pesantren.
Reaksi Keras dan Viralnya Tagar
Tak butuh waktu lama, gelombang kecaman bermunculan dari berbagai kalangan. Santri, alumni pesantren, hingga tokoh agama menilai tayangan tersebut telah melampaui batas etika jurnalistik dan merendahkan nilai-nilai luhur pesantren.
Salah satu tanggapan tegas datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, yang menyebut tayangan tersebut “menyesatkan publik dan menyakiti hati umat.”
Menurut Maman, Trans7 gagal memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pesantren, yakni adab, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap guru.
“Narasi seperti itu jelas tidak pantas. Kiai dan santri adalah bagian penting dari sejarah bangsa ini. Menyudutkan mereka berarti merendahkan nilai keilmuan dan moral yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia,” tegas Maman, Selasa (14/10/2025).
Politisi asal Majalengka itu juga menekankan bahwa Trans7 perlu segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, melakukan evaluasi terhadap tim kreatifnya, dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting bagi dunia media.
Kemarahan publik meluas melalui seruan boikot, dengan tagar #BoikotTrans7 mendominasi tren di platform X (sebelumnya Twitter). Banyak warganet menilai media arus utama kini mulai kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan lebih fokus mengejar sensasi demi rating.
Trans7 Sampaikan Permintaan Maaf
Menanggapi kontroversi yang berkembang, Trans7 mengeluarkan surat permohonan maaf resmi tertanggal 13 Oktober 2025 yang ditujukan kepada pihak Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya PP Putri Hidayatul Mubtadiat.
Permintaan maaf tertuang dalam surat bernomor 399/DSMA-PR/25 tertanggal 14 Oktober 2025, ditandatangani Renny Andhita, Kepala Departemen Programming, dan Andi Chairil, Direktur Produksi PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7).
“Sehubungan dengan tayangan/pemberitaan mengenai Pondok Pesantren Lirboyo yang telah ditayangkan di program Xpose Uncensored Trans7, pada tanggal 13 Oktober 2025, kami telah melakukan review dan tindakan-tindakan atas keteledoran yang kurang teliti sehingga merugikan Keluarga Besar PP. Lirboyo,” demikian bunyi surat tersebut.
Dalam audiensi dengan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) Jabodetabek di Kantor Trans7, Jakarta, Selasa (14/10/2025), Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil menyatakan, “Trans7 mengakui kelalaian walaupun itu materi atau konten dari PH (production house), tetapi Trans7 tidak lepas dari tanggung jawab untuk itu.”
Kritik terhadap Etika Jurnalistik
Kasus ini memunculkan kembali perbincangan tentang batas antara kebebasan pers dan tanggung jawab moral media massa. Banyak pengamat menilai, episode Xpose Uncensored di Trans7 tersebut memperlihatkan lemahnya proses verifikasi serta kurangnya pemahaman terhadap konteks sosial yang diangkat.
Menurut Maman Imanulhaq, media seharusnya berperan sebagai sarana edukasi dan perekat sosial, bukan alat provokasi yang justru menimbulkan perpecahan.
“Kebebasan pers tidak boleh digunakan untuk melecehkan simbol-simbol agama. Media harus menjaga etika dan menghormati keberagaman nilai sosial-keagamaan di Indonesia,” ujarnya.
Publik kini menantikan langkah konkret dari pihak Trans7 untuk melakukan pembenahan terhadap standar produksi serta penulisan naskah, agar lebih sensitif terhadap isu-isu keagamaan dan tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang. (mg1/gni)
Penulis: Rosa Dwi Eliyah (Mahasiswa Magang UTM Bangkalan)