Kota Malang, blok-a.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2/2025).
Seruan aksi BEM Malang Raya itu mengajukan tuntutan kepada pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Inpres yang mengatur efisiensi belanja negara dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun ini dinilai dapat berdampak negatif pada sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Malang Raya menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut evaluasi besar-besaran terhadap kabinet Prabowo-Gibran, yang mereka sebut sebagai “kabinet gemuk.”
Massa aksi juga menuntut pemerintah untuk mencabut Inpres No. 1 Tahun 2025 serta meninjau ulang alokasi anggaran agar lebih berpihak kepada rakyat. Selain itu, mereka menyoroti berbagai isu lainnya, termasuk:
1. Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025 karena dianggap merugikan rakyat.
2. Prioritaskan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi.
3. Pertahankan anggaran kesehatan tanpa pemotongan.
4. Hentikan program Makan Bergizi Gratis, karena dianggap tidak tepat sasaran dan membebani anggaran.
5. Hentikan militerisasi dan represifitas aparat, serta tolak revisi UU TNI & Polri.
6. Setop Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai menyengsarakan rakyat dan lingkungan.
7. Usut tuntas pelanggaran HAM, termasuk tragedi Kanjuruhan dan pembunuhan Munir.
8. Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
9. Tolak revisi UU Pertambangan Minerba yang dinilai merugikan rakyat.
10. Berikan perlindungan bagi pekerja, serta hentikan politik upah murah.
11. Tangkap dan miskinkan koruptor, serta sahkan UU Perampasan Aset.
12. Rampingkan kabinet gemuk untuk efisiensi anggaran.
13. Wujudkan reforma agraria sejati dan sahkan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Dengan tagar #SaatnyaKitaKatakanCukup, koalisi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan terus mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat. (yog/bob)