Wali Kota Mojokerto Paparkan Visi Misi 2025-2030 dalam Rapat Paripurna DPRD

Wali kota dan wakil wali kota Mojokerto saat memaparkan visi misi dalam rapat paripurna di gedung DPRD kota Mojokerto.(blok-a.com/Syahrul Wijaya)
Wali kota dan wakil wali kota Mojokerto saat memaparkan visi misi dalam rapat paripurna di gedung DPRD kota Mojokerto.(blok-a.com/Syahrul Wijaya)

Mojokerto, blok-a.com – Rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto dalam rangkaian acara serah terima jabatan serta penyampaian visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto masa jabatan 2025-2030, Ika Puspita Sari dan Rachman Sidharta Arisandi, digelar pada Rabu (5/3/2025).

Paripurna tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah pejabat provinsi dan Forkopimda kota Mojokerto, serta para OPD di lingkup pemerintah kota Mojokerto, KPU, serta Bawaslu.

Sebelum penyampaian visi dan misi pembangunan Kota Mojokerto untuk lima tahun mendatang, acara ditandai dengan penandatanganan serah terima jabatan (Sertijab).

Rapat paripurna dibuka oleh ketua DPRD kota Mojokerto, Ery Purwanti, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Mojokerto, kemudian dilanjutkan penyampaian visi dan misi oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari yang akrab dipanggil Ning Ita.

Dalam keterangannya, Ning Ita menyampaikan visi misinya yaitu mewujudkan Kota Mojokerto yang maju berdaya saing, berkarakter, sejahtera dan berkelanjutan.

“Untuk mewujudkan visi itu, kami memiliki 5 cita-cita yang kami breakdown dari 5 misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto, yaitu Panca Cita. Yang pertama berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, dimana kami punya program unggulan namanya Mojokerto Berprestasi, Mojokerto Unggul,” jelas Ning Ita.

Program Panca Cita wali kota Mojokerto antara lain;
1. Peningkatan sumber daya manusia, yaitu program unggulannya adalah Mojokerto Berprestasi, Mojokerto Unggul. Lebih penekanan kepada peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai salah satu indikator atau tolak ukurnya.

2. Penguatan ketahanan sosial dan budaya, yang mana di dalamnya ada Mojokerto berbudaya.

3. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjadikan Mojokerto sejahtera.

4. Tata kelola yang terintegrasi yang selama ini Mojokerto sudah mempunyai Mall Pelayanan Publik. Untuk lebih memudahkan lagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah kota Mojokerto.

5. Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk Mojokerto asri dan Mojokerto digital.

“Seperti arahan ibu gubernur tadi, kami sudah menjelaskan, sudah mengintegrasikan setiap Panca Cita itu dengan salah satu dari Asta Cita Bapak Presiden. Sehingga penekanannya untuk quick win atau PHDCnya adalah yang pertama suksesi dalam program MBG, kemudian percepatan PKG, dan pembangunan infrastruktur khususnya pada masyarakat miskin,” lanjut Ning Ita.

Ning Ita melanjutkan, sertijab ini adalah kelanjutan perjalanan panjang untuk membangun Kota Mojokerto selama lima tahun ke depan.

“Saya bersama Wakil Wali Kota mojokerto, tidak datang dengan janji membuat perubahan instan, namun kami datang dengan komitmen yang kuat untuk mengabdi bagi masyarakat,” tuturnya.

Pada periode kedua kepemimpinannya, Ning Ita menjadikan Kota Mojokerto sebagai sebuah rumah bersama dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun wilayah

“Kota ini tidak bisa dibangun oleh kami saja, Kota Mojokerto adalah milik kita semua, rumah kita bersama. Sehingga dengan kebersamaan dan kolaborasi yang harmonis kita bisa membawa Kota Mojokerto ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, quick win dari pemerintah pusat juga harus seiring dengan quick win di Provinsi Jawa Timur serta kabupaten/kota.

“Kalau di pusat ada asta cita, kemudian ada 8 quick win, di provinsi ada 9 nawa bakti satya dan kemudian ada 10 quick win, oleh karena itu untuk berintegrasi supaya misalnya MBG sebagai quick win pertama, saya minta tolong itu juga di breakdown dalam quick win kota mojokerto supaya pemetaannya teratur,” terang Khofifah.

Sinergi antara Kabupaten/kota, dan provinsi merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah, dalam hal ini gubernur mempunyai tugas membangun koneksivitas.

“Bahwa setelah quick win, Pak Presiden punya program baru Sekolah Rakyat (SR), kebetulan Jawa Timur supaya bisa menginisiasi lebih awal untuk SR ini,” terangnya.

Sesuai arahan dari Presiden untuk menyiapkan Sekolah Rakyat yang semuanya boarding school, yang diperlukan bagi anak-anak yang kategori miskin dan miskin ekstrem. Supaya kontinyu di dalam pembelajaran pembentukan karakter bisa lebih terpandu.

“Daerah diminta menyiapkan lahannya, pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unitnya seratus miliar, bagi kita efeknya sangat banyak, dalam waktu dekat akan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Dalam jangka panjang bisa mendorong peningkatan kualitas RJM kita, dan peningkatan DPM kita,” tambahnya.

Selain itu, penggunaan dana desa (DD) yang turun peruntukannya untuk apa saja, agar terkonfirmasi dengan kepala desa. Karena ada arahan dari Presiden untuk menyiapkan koperasi desa, yaitu koperasi merah putih.

“Anggaran yang mereka terima berapa porsi, misalnya untuk membentuk koperasi, perlu nggak membentuk koperasi baru. Kalau sudah ada koperasi, bukankah itu yang perlu direberanding, atau dilakukan proses penguatan, dan seterusnya,” tandasnya.

Usai acara sertijab dan penyampaian visi misi oleh Wali Kota, Ketua DPRD kota Mojokerto, Ery Purwanti mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut.

“Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, acara hari ini di DPRD Kota Mojokerto bisa berjalan dengan lancar dan sukses, intinya DPRD akan selalu membersamai pemerintah kota dalam rangka mewujudkan visi misi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu wali kota,” terangnya.

Terkait efisiensi anggaran, DPRD masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak), dan petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah kota seperti arahan dari pemerintah pusat.

“Jadi nanti setelah pemerintah kota bersurat kepada kami, tentunya kami akan segera duduk bersama membahas efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Saat ini kami masih menunggu, karena juklak juknisnya belum turun dari pemerintah pusat,” tutupnya.(sya/lio)

Exit mobile version