Sidoarjo, Blok-a.com – Komisi V DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Jawa Timur (Jatim). Selain melihat infrastruktur terminal bus tipe A Purabaya, Sidoarjo, rombongan yang dipimpin wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan infrastruktur dan transportasi Jatim. Bersama Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana serta Direktur Prasarana Transportasi Jalan (DPTJ) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Toni Tauladan. Rapat digelar di kantor Otoritas Bandara Wilayah III Juanda Sidoarjo.
Dalam rapat tersebut, materi utama yang menjadi topik pembahasan yakni terkait dukungan anggaran, sinkronisasi program, serta percepatan realisasi proyek infrastruktur transportasi di Jawa Timur.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, pada kesempatan itu, menyampaikan bahwa kunjungan Komisi V DPR-RI kali ini menjadi momen strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap kegiatan seperti ini akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, otomatis akan memperkuat terwujudnya program-program prioritas infrastruktur di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap, semoga kunjungan kali ini akan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khusus di Kabupaten Sidoarjo” harapnya.
Dijelaskannya, berbagai persoalan infrastruktur di wilayah Sidoarjo, seperti persoalan jalan rusak serta banjir masih menjadi keluhan di masyarakat. Ia mengungkapkan, hampir setiap hari menerima laporan terkait kondisi jalan berlubang serta banjir yang belum tertangani secara optimal.
“Hampir tiap hari kami menerima telepon dari masyarakat terkait jalan berlubang dan banjir. Untuk itu, kami berharap dari Komisi V dapat mendukung penuh atas keluhan dari masyarakat Sidoarjo. Sehingga kemudahan akses transportasi di Kabupaten Sidoarjo dapat terjawab,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan komitmen Komisi V untuk menampung aspirasi daerah dalam percepatan realisasi program pembangunan. Dikatakannya, Komisi V akan mendorong percepatan pembangunan di beberapa sektor yang menjadi kewenangannya. Seperti pada sektor perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta pembangunan desa dan daerah tertinggal.
“Melalui forum rapat ini kami berharap kelas jalan baik kabupaten, provinsi, dan kelas jalan nasional tidak ada yang berlubang lagi. Sebab, misalnya terjadi lakalantas di area kelas jalan kabupaten yang bertanggung jawab bupati atau wali kota. Begitu juga provinsi dan nasional. Oleh sebab itu melalui rapat koordinasi ini, kita tampung aspirasi masyarakat mana saja yang perlu kita dukung,” ujarnya saat memimpin rapat.
Berikutnya Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai gerbang perekonomian kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, khususnya dalam peningkatan kualitas dan kemantapan jalan nasional maupun provinsi.
“Tingkat kemantapan jalan nasional di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 98 persen. Sedangkan jalan provinsi berada di kisaran 86 persen,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran. Diproyeksikan akan ada pergerakan jutaan penumpang melalui moda transportasi darat, laut, dan udara. Adhy Karyono juga mengatakan Pemprov Jatim mendorong pengembangan transportasi massal di kawasan Surabaya Raya.
“Salah satu rencana strategis yang akan kita lakukan adalah proyek kereta rel listrik (KRL) Surabaya–Sidoarjo yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Pengembangan moda transportasi berbasis rel lainnya berfungsi untuk mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas kawasanmetropolitan,” terangnya. (fah/gni)