Sidoarjo, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendorong penerapan sistem pembayaran non-tunai dalam berbagai layanan publik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pelayanan.
Transaksi digital ini mencakup pembayaran pajak daerah, retribusi jasa pelayanan, hingga belanja di warung UMKM.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Sidoarjo mengalami peningkatan dari 98,3 persen pada 2023 menjadi 99,3 persen di 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adopsi transaksi digital yang semakin kuat di wilayah Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan komitmen ini saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (13/8/2025).
Ia mengajak seluruh kepala desa dan kepala puskesmas untuk aktif mensosialisasikan pembayaran non-tunai kepada masyarakat.
“Pembayaran pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik bisa dilakukan lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” kata Subandi.
Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan layanan digital seperti Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di seluruh lini pemerintahan.
“Kita tidak perlu lagi datang ke bank untuk pembayaran. Layanan melalui QRIS sudah cukup untuk mempermudah dan mempercepat layanan,” ujarnya.
Selain itu, Subandi mengingatkan perangkat desa untuk mematuhi regulasi penggunaan anggaran demi menghindari masalah hukum.
“Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Seluruh kepala desa harus memastikan regulasi berjalan dengan benar. Peningkatan PAD dapat dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi, tentu akan berdampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Advisor Kantor Perwakilan BI Jawa Timur, Ridzky Prihadi, menambahkan bahwa literasi keuangan menjadi kunci suksesnya digitalisasi ekonomi.
“Digitalisasi tanpa literasi yang memadai bisa menimbulkan kesenjangan. Karena itu, BI mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha agar masyarakat memahami manfaat, keamanan, dan tata kelola keuangan digital,” jelasnya.(fah/lio)