Gresik, blok-a.com – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Gresik, sejumlah Fraksi di DPRD Gresik menyampaikan pandangan umum (PU) terhadap nota perubahan APBD (P-APBD) 2024. Mereka memberikan sejumlah masukan dan catatan terkait target pendapatan dan belanja daerah.
Salah satunya disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Gresik Taufiqul Umam. Dalam PU-nya, Fraksi Gerindra menilai target pendapatan masih bisa ditingkatkan.
“Misalnya untuk Dinas Perikanan bisa memanfaatkan UPT di wilayah utara untuk menyediakan bibit ikan. Begitu juga Dinas Pertanian untuk menyediakan bibit tanaman,” tandasnya.
Terkait dengan belanja, pihaknya berharap pemerintahan dapat membelanjakan secara maksimal. Sehingga, semua rencana dapat terlaksana dengan tertib aman dan dapat mengurangi beban Masyarakat Gresik.
“Kami minta agar infrastruktur dan kemiskinan menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik Asroin Widayana. Fraksi Golkar ini meminta agar ada rasionalisasi target pendapatan.
“Sebab, pada APBD 2023 lalu realisasi pendapatan hanya 88,21 persen dari target yang ditetapkan,” ujarnya.
Terkait dengan belanja, Fraksi Golkar juga memberikan sejumlah catatan. Pertama, terkait program prioritas mulai peningkatan jalan, penanganan banjir Kali Lamong dan pembangunan RS Sehati agar dilanjutkan sesuai perencanaan.
Tidak hanya itu, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah serius terkait penanganan persoalan sampah di Kabupaten Gresik ini.
“Untuk penanganan persampahan agar pengadaan sarana seperti truk dan amrol yang telah masuk di P-APBD 2024 agar tetap dilaksanakan,” kata dia.
Pihaknya juga meminta agar efisiensi belanja dilakukan rasionalisasi. Terutama belanja yang sifatnya penunjang agar tidak mengurangi standar pelayanan kepada masyarakat.
Untuk agenda selanjutnya, DPRD Gresik akan kembali menggelar paripurna Perubahan APBD 2024 dengan agenda mendengarkan jawaban Kepala Daerah terhadap PU Fraksi.(ivn/lio)