Situbondo, blok-a.com – Sekitar 600 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo harus menerima kenyataan pahit setelah diputuskan untuk dirumahkan. Keputusan ini diambil karena masa kerja mereka kurang dari dua tahun dan tidak tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyampaikan bahwa pihaknya telah berusaha mempertahankan nasib para tenaga honorer tersebut, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
“Saya meminta maaf, perjuangannya tidak berhasil. Dalam surat tersebut tertulis non-ASN yang belum dua tahun bekerja harus dilepaskan atau dirumahkan. Dengan berat hati, kami sudah berjuang ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mempertahankan mereka, akan tetapi tidak berhasil,” ujar Bupati Situbondo.
Sebagai solusi, Pemkab Situbondo menawarkan dua jalur alternatif, yakni membuka lowongan tenaga outsourcing dan membuka kesempatan untuk mengikuti rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tenaga honorer yang terdampak akan diprioritaskan dalam proses rekrutmen outsourcing.
“Agar tidak menjadi angka pengangguran terbuka, maka Pemkab Situbondo telah menyiapkan solusinya, yakni membuka lowongan kerja tenaga outsourcing dengan memprioritaskan tenaga honorer tersebut,” jelas Bupati yang akrab disapa Mas Rio.
Meski demikian, Mas Rio mengakui bahwa tidak semua honorer dapat langsung terserap dalam sistem outsourcing. Hal ini karena sistem tersebut memiliki standar seleksi tersendiri, perbedaan upah, serta status kerja yang tidak seaman sebelumnya.
Selain itu, Pemkab Situbondo juga telah mengajukan formasi CPNS sebagai jalur alternatif agar para tenaga honorer tetap memiliki kesempatan untuk bekerja di lingkungan pemerintah.
“Kita juga mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena Pemkab tidak boleh merekrut tenaga baru. Bagi mereka yang masih ingin bekerja di pemerintah bisa mengikuti formasi rekrutmen CPNS,” tambahnya.
Dirumahkannya ratusan tenaga honorer ini menjadi ironi di tengah terbatasnya lapangan kerja di Situbondo.
Meski pemerintah daerah telah menyiapkan opsi solusi, belum ada kepastian sejauh mana langkah ini efektif menjamin masa depan tenaga honorer yang terdampak.(fir/lio)