Sidoarjo, Blok-a.com – Langkah percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebagai upaya nyata menyukseskan program Pemerintah pusat dalam menggerakkan sektor ekonomi lokal di tingkat desa.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo, Subandi, pada rapat Koordinasi bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa, di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1/2026).
Dalam arahannya, Bupati Subandi menyampaikan bahwa program KDKMP merupakan atensi langsung dari Presiden. Ia menegaskan, sebagai pimpinan daerah, target pendirian KDKMP harus segera dimaksimalkan melalui sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, hingga pemerintah desa.
Bupati Subandi menginstruksikan para camat untuk turun langsung melakukan pendampingan teknis. Dirinya menekankan agar berbagai kendala di lapangan, khususnya desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, segera dipetakan secara menyeluruh. Ia juga meminta agar data pada portal diperbarui minimal tiga hari sekali.
“Untuk itu, para camat diminta melaporkan secara berkala progres serta kendala yang dihadapi desa. Dan sekaligus segera dicarikan solusi bersama apabila ditemukan hambatan,” kata Subandi.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan solusi konkret berupa penyediaan alat berat.
“Pemkab telah menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah, untuk membantu proses pengurukan. Desa hanya perlu mengoordinasikan pelaksanaannya di lapangan agar pekerjaan dapat segera diselesaikan,” himbaunya.
Demikian pula terkait status lahan, Subandi juga menyoroti urgensi pemenuhan kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dikatakannya, hingga saat ini Sidoarjo masih mengalami kekurangan sekitar 4.000 hektare LP2B yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Kepastian hukum terkait tata ruang memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong masuknya investasi ke Sidoarjo. Tanpa kejelasan RDTR, para investor dinilai akan ragu untuk menanamkan modal,” jelasnya.
Untuk menjawab persoalan itu, dirinya berencana untuk langsung ke Jakarta pada pekan depan, guna mengawal persoalan LP2B tersebut. Tujuannya, agar arah peruntukan wilayah di desa dan kelurahan menjadi jelas. Sehingga pembangunan dan investasi tidak lagi terhambat,” ungkapnya.
Pada akhir acara, Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program pemerintah pusat.
“Dengan kerja bersama dan soliditas yang terjaga, visi besar untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo dapat diwujudkan,” pungkasnya. (fah/gni)